Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1954

Untuk melaksanakan putusan-putusan Menteri Pertahanan mengenai keamanan berdasarkan SOB dan memimpin serta mengkoordinir segala usaha untuk memelihara dan memperbaiki keamanan, maka dengan Peraturan Pemerintah Nr 15 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 20) telah dibentuk sebuah dewan yang disebut Staf Keamanan.
Staf tersebut mempunyai cabang-cabang di daerah-daerah sedang administrasinya di daerah-daerah ini menumpang kepada instansi-instansi lain. Kemudian pembentukan Staf tersebut oleh suatu Peraturan Pemerintah dengan diberikan tugas yang serba luas itu, dianggap oleh pihak Pemerintah sendiri sebagai penyerahan kekuasaan yang sudah melampaui batas-batas menurut ketatanegaraan kita. Karena itu, disusulkan Peraturan Pemerintah Nr 28 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 38) yang mencabut kembali Peraturan Pemerintah Nr 15 tahun 1952.
Dalam praktek, sungguhpun Staf Keamanan termaksud telah dibubarkan, namun admistrasinya, baik di pusat maupun di daerah, berlangsung terus dan (setelah pembubaran tersebut diperuntukkan guna melayani penyelenggaraan pimpinan kebijaksanaan politik-polisionil yang ada di tangan Perdana Menteri berdasarkan Keputusan Presiden RIS Nr 22 tahun 1950 tanggal 16 Januari 1950. Hal demikian itu, selain dari kurang efisien (disebabkan administrasi termaksud di daerah-daerah menumpang kepada instansi-instansi lain sebagai yang diterangkan di atas tadi), juga dianggap tidak legaal lagi setelah Staf Keamanan ditiadakan itu. Padahal tetap dirasakan kebutuhan akan suatu organisasi yang sehari-harinya memikirkan urusan keamanan yang penting itu, pun
tetap dirasakan perlu adanya koordinasi antara Menteri-menteri yang mempunyai tugas di lapangan keamanan, terutama Perdana Menteri yang memegang pimpinan dalam kebijaksanaan politik-polisionil menurut Keputusan Presiden RIS Nr 22 tahun 1950 dan Menteri Pertahanan sebagai pemegang kekuasaan militer pusat menurut Peraturan Pemerintah Nr 7 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 Nr 21).
Maka dianggap perlu, guna memenuhi kebutuhan yang diuraikan diatas itu, membentuk suatu badan semacam staf Keamanan, akan tetapi sekarang ini dengan susunan yang terdiri semata-mata dari Menteri-menteri. Dalam Peraturan Pemerintah ini badan yang dimaksud itu dinamakan DEWAN KEAMANAN NASIONAL (disingkat: DKN). Maksud pembentukan DKN tidak lain daripada mempereratkan kerja-sama para Menteri yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab tentang macam-macam sudut masalah keamanan, di bawah Perdana Menteri (Pasal 3).
Di samping DKN, di tiap-tiap propinsi diadakan badan-badan Koordinasi Keamanan Daerah (KKD) yang dapat diartikan sebagai cabang-cabang daripada Dewan Keamanan Nasional tersebut. Masing-masing badan KKD terdiri dari:
a. Kepala Daerah tingkat propinsi Ketua merangkap Anggota.
b. Penjabat Militer Tertinggi di daerah tingkat propinsi -Anggota.
c. Penjabat Polisi Tertinggi di daerah tingkat propinsi -Anggota.
d. Penjabat Kejaksaan Tertinggi di daerah tingkat propinsi -Anggota.
Oleh karena tanggung jawab dalam urusan keamanan di daerah-daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang berada di dalam tangan Panglima Tentara dan Territorium sebagai pemegang kekuasaan militer, maka sudah selayaknya pimpinan KKD di daerah-daerah itu diletakkan dalam tangan Panglima.
Adapun tugasnya, dipandang dari sudut ketatanegaraan kita, dapat dipertanggung-jawabkan, karena terbatas kepada:
(1) merencanakan pengerahan alat-alat kekuasaan negara dan
(2) melakukan koordinasi antara instansi-instansi di daerah-daerah yang mempunyai tugas di lapangan keamanan, melalui Menterinya yang bersangkutan;
satu sama lain dalam tingkat propinsi.
Lagi pula dalam penyelenggaraan tugasnya tersebut KKD diharuskan mengindahkan petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh DKN (Vide Pasal 5).
Administrasi dari organisasi baru ini dipusatkan (di-khususkan) dengan jalan mengadakan Sekretariat-sekretariat tersendiri, tidak saja di pusat pada DKN akan tetapi juga di daerah-daerah pada KKD (Pasal 6).
Dengan demikian penyelenggaraan administrasi Staf Keamanan dulu (baik di pusatnya maupun di daerah-daerah yang menumpang pada instansi-instansi lain, yang seharusnya sudah tidak ada lagi sejak dibubarkan Staf tersebut), dihapuskan untuk diganti dengan Sekretariat DKN serta Sekretariat-sekretariat KKD yang kesemuanya mempunyai dasar-hukum dalam Peraturan Pemerintah ini sehingga
secara legaal perongkosannya dapat dibebankan pada Anggaran Belanja Kabinet Perdana Menteri (Pasal 8).