Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2019

Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional selanjutnya disebut Kebijakan Dasar PEN disusun untuk melaksanakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional. Penyusunan Kebijakan Dasar PEN juga dilakukan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi yang sama di antara pemangku kepentingan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dan peran LPEI dalam Pembiayaan Ekspor Nasional. Selain itu, Kebijakan Dasar PEN disusun untuk menjawab kondisi/permasalahan dan tantangan Ekspor, serta menangkap peluang Ekspor ke depan. Kondisi perekonomian nasional saat ini diwarnai dengan penurunan nilai Ekspor, tersentralisasinya pasar Ekspor, dan komposisi produk Ekspor yang masih didominasi sektor komoditas. Di sisi lain, perkembangan sektor pariwisata Indonesia merupakan peluang yang perlu ditangkap dan dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan devisa. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah melakukan strategi PEN yang diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan devisa, kegiatan yang menghemat devisa dalam negeri, dan/atau kegiatan yang meningkatkan kapasitas produksi nasional. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur pula metode perdagangan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang meliputi pasokan lintas batas, konsumsi di luar negeri, keberadaan komersial, atau perpindahan manusia. Selanjutnya, strategi PEN dirumuskan oleh LPEI berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang kemudian dicantumkan dan dilaksanakan melalui RJP.
Dalam rangka mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan tertentu untuk mengembangkan barang dan/utau jasa yang berorientasi Ekspor, LPEI memberikan dukungan melalui pemberian fasilitas PEN. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan Ekspor, persaingan global, serta dalam rangka mendukung capaian/visi perekonomian Indonesia ke depan. Fasilitas PEN yang diberikan meliputi pembiayaan langsung, pembiayaan inti plasma, pembiayaan kepada Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekspor tersebut, pembiayaan kepada jaringan rantai suplai/pasok (supply chain financing), dan/atau skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan tertentu.
LPEI merupakan lembaga yang berstatus sovereign yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan PEN agar dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan Ekspor nasional. Status tersebut memberi kemudahan bagi LPEI untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang rendah. LPEI juga memainkan peran sebagai fill the market gap, di mana LPEI dapat memberikan fasilitas PEN pada area yang tidak dimasuki oleh Lembaga Jasa Keuangan domestik dan/atau untuk mengembangkan pangsa pasar yang masih kecil.
LPEI merupakan lembaga yang memberikan fasilitas maupun melakukan kegiatan yang lengkap. LPEI dapat berfungsi sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan/kredit sekaligus export credit agency yang pada umumnya memberikan fasilitas asuransi dan penjaminan.