Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan
Reset

8.723 peraturan

PP No. 116 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk

Berlaku PP No. 117 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Berlaku PP No. 118 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

Berlaku PP No. 119 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Lndonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

Berlaku PP No. 120 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Berlaku PP No. 121 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Berlaku PP No. 122 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Berlaku PP No. 123 / 2021

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero...

Berlaku PP No. 124 / 2021

Tentang Modal Badan Bank Tanah

Berlaku No. 96 / 2021

Peraturan Pemerintah 2021 Nomor 96

 Perpres No. 27 / 2020

Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Percepatanpelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Berbagai Daerah Dan Mendorong Pertumbuha...

Tidak Berlaku Perpu No. 2 / 2020

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilih...

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.