Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan
Reset

8.723 peraturan

Perpres No. 8 / 2009

Tentang Pengesahan Protocol Amending The Agreement And Protocol Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation For The Avoidance Of Double Taxati...

Berlaku Perpres No. 7 / 2009

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal (agreeme...

Berlaku Perpres No. 6 / 2009

Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol Untuk...

Berlaku Perpres No. 5 / 2009

Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan...

Tidak Berlaku Perpres No. 4 / 2009

Tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

Berlaku Perpres No. 3 / 2009

Tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provins...

Berlaku Perpres No. 2 / 2009

Tentang Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

Berlaku PP No. 1 / 2009

Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berlaku PP No. 2 / 2009

Tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk...

Tidak Berlaku PP No. 3 / 2009

Tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean

Berlaku PP No. 4 / 2009

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta II

Berlaku PP No. 5 / 2009

Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.