Lewati ke konten utama

Daftar Peraturan Pemerintah

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan 1
Reset

3.890 peraturan

PP No. 17 / 1996

Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT P...

Tidak Berlaku PP No. 14 / 1996

Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV, XVI Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Pers...

Tidak Berlaku PP No. 15 / 1996

Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI, XXII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) P...

Tidak Berlaku PP No. 19 / 1996

Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt...

Tidak Berlaku PP No. 64 / 1996

Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal...

Berlaku PP No. 16 / 1996

Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XX Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIV, XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Perse...

Tidak Berlaku PP No. 59 / 1996

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Mod...

Tidak Berlaku PP No. 12 / 1996

Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT...

Tidak Berlaku PP No. 71 / 1996

Tentang Kebandarudaraan

Tidak Berlaku PP No. 70 / 1996

Tentang Kepelabuhanan

Tidak Berlaku PP No. 73 / 1996

Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultan

Berlaku PP No. 67 / 1996

Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.