Lewati ke konten utama

Daftar Peraturan Presiden

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan 1
Reset

846 peraturan

Perpres No. 83 / 2011

Tentang Penugasan Kepada Pt Kereta Api Indonesia (persero) Untuk Menyelenggarakan Prasarana Dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-hatta Dan Jalur Lingkar...

Berlaku Perpres No. 82 / 2011

Tentang Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality Of The International Rice Research Institute (persetujuan Pengakuan Status Hukum In...

Berlaku Perpres No. 81 / 2011

Tentang Pengesahan Third Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerja Sama...

Berlaku Perpres No. 80 / 2011

Tentang Dana Perwalian

Berlaku Perpres No. 79 / 2011

Tentang Kunjungan Kapal Wisata (yacht) Asing Ke Indonesia

Tidak Berlaku Perpres No. 78 / 2011

Tentang Pengesahan Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions (konvensi Tentang Proteksi Dan Promosi Keanekaragaman Eks...

Berlaku Perpres No. 75 / 2011

Tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The Asean-china Centre Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southea...

Tidak Berlaku Perpres No. 74 / 2011

Tentang Pengesahan Asean Multilateral Agreement On Air Services (persetujuan Multilateral Asean Tentang Jasa Angkutan Udara) Beserta Protocol 1 On Unlimited Thi...

Berlaku Perpres No. 73 / 2011

Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Berlaku Perpres No. 72 / 2011

Tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan Republik Indonesia Dan Republik Demokratik Timor–leste

Berlaku Perpres No. 71 / 2011

Tentang Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

Tidak Berlaku Perpres No. 70 / 2011

Tentang Pengesahan Protocol 1 Designation Of Transit Transport Routes And Facilities (protokol 1 Penetapan Rute-rute Dan Fasilitas Angkutan Transit)

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.