Lewati ke konten utama

Daftar Peraturan Presiden

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan 1
Reset

846 peraturan

Perpres No. 26 / 2012

Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Berlaku Perpres No. 25 / 2012

Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi

Berlaku Perpres No. 24 / 2012

Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People...

Berlaku Perpres No. 23 / 2012

Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Zimbabwe For The Avoidance Of Double Taxa...

Tidak Berlaku Perpres No. 21 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Dan Kerja Sama Menyeluruh Antara Republik Indonesia, Di Satu Pihak, Dan Komunitas Eropa Beserta...

Berlaku Perpres No. 20 / 2012

Tentang Pengesahan Agreement On The Privileges And Immunities Of The Association Of Southeast Asian Nations (persetujuan Tentang Keistimewaan Dan Kekebalan Perh...

Berlaku Perpres No. 19 / 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Berkenaan Dengan Pa...

Berlaku Perpres No. 18 / 2012

Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidan...

Berlaku Perpres No. 17 / 2012

Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden

Tidak Berlaku Perpres No. 16 / 2012

Tentang Rencana Umum Penanaman Modal

Berlaku Perpres No. 15 / 2012

Tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Tidak Berlaku Perpres No. 14 / 2012

Tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komite Inovasi Nasional

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.