Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1968

Guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagaimana termaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah meninjau kembali semua
Menetapkandan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekreit 5 Juli 1959.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Nomor XIX/MPRS/1966 menentukan bahwa peninjauan kembali tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun sesudah tanggal 5 Juli 1966.
Sementara Nomor XIX/MEPRS/1966 diusahakan penyelesaiannya dalam batas waktu yang ditentukan, tetapi apabila dipandang perlu dapat diberikan perpanjangan batas waktu paling lama sampai tanggal 5 Juli 1969.
Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden, meskipun telah diusahakan sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXLX/MPRS/1968, ternyata tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 5 Juli 1968. Demikian batas waktu perlu diperpanjang dan perpanjangan itu telah diberikan oleh Pimpinan Majelis Permusywaratan Rakyat Sementara dalam Keputusannya No. 274/B/1968, yakni perpanjangan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung 5 Juli 1968. Peninjauan kembali penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dilakukan dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945. Menetapkan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang isi dan tujuannya tidak sesuai dengan suara hati nurani rakyat perlu dinyatakan tidak berlaku.
Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menurut kenyataannya sebenamya sudah tidak berlaku, umpamanya karena masa berlakunya telah lampau. Pula karena telah pernah dicabut/diatur kembali oleh Peraturan Perundang-undangan lain atau karena tidak lagi dipergunakan disebabkan bertentangan dengan kenyataan. Mengenai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden ini guna mencegah kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat perlu diadakan penegasan-penegasan dalam Undang-undang ini. Penegasan-penegasan ini perlu, disebabkan banyak pencabutan serta pengaturan kembali dilakukan tidak melalui Undang-undang atau kuasa Undang-undang.
Penegasan-penegasan tersebut perlu dituangkan dalam Undang- undang dengan ketentuan, bahwa berlakunya peraturan tersebut mulai sejak Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden itu dicabut/diatur kembali.
MenetapkanPresiden dan Peraturan Presiden yang belum pernah dicabut dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak disahkan Undang- undang ini (Pasal 1, Lampiran I dan II).
Pernyataan tidak berlaku berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden tersebut diatur dengan Undang-undang, sedangkan akibat hukum yang timbul dari pernyataan tidak berlaku tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. b.