Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2019

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (borderless), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Hal tersebut juga memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan.
Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran telah sepakat mengadakan kerja sama Ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran, Iran. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pernberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguniungkan (mutial benefit), diharapkan semakin meningkat. Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi ini diatur antara lain mengenai kesepakatan Para Pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, permintaan ekstradisi, alasan penolakan ekstradisi, saluran komunikasi, otoritas pusat, penyerahan orang yang diekstradisikan, biaya,kewajiban internasional, penyelesaian perbedaan, dan amandemen perjanjian.
Dengan disahkannva Undang-Undang tentang Pengesahan Perjarjiain artara Republik Indonesia dan Republik Islam iran tentang Ekstradisi (Treaty beiweer the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradiior) akan mendukung penegakan hukum di Indonesia teritama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (transnational crime).