Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut.
Sehubungan dengan itu maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta telah disusun dan disahkan. Perlindungan hukum yang diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan Negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut di atas.
Namun demikian, di dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta hingga saat ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap Hak Cipta. Laporan masyarakat pada umumnya, dan khususnya yang tergabung dalam berbagai Asosiasi profesi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta di bidang lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video, serta komputer, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Hak Cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan saat ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreatifitas untuk mencipta. Dalam pengertian yang lebih luas, pelanggaran-pelanggaran tersebut juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya. Sudah tentu, perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.
Tetapi di luar faktor sebagai tersebut di atas, pengamatan terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan, sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut.
Secara umum, bidang dan arah penyempurnaan tersebut adalah :
1. Ancaman pidana yang dinilai terlalu ringan, dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran Hak Cipta. Selain itu untuk efektifitas penindakan, dipandang perlu menyesuaikan ancaman pidana penjara dengan ketentuan tentang penahanan dalam Pasal 21 KUHP.
2. Masih dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas penindakan, ketentuan bahwa pelanggaran terhadap Hak Cipta merupakan tindak pidana aduan, juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut seharusnya memang diperlakukan sebagai tindak pidana biasa.
Penindakannya, dengan begitu tidak lagi semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan.
3. Akibat daripada pelanggaran Hak Cipta bukan saja merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tetapi juga perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila ciptaan atau barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, dirampas untuk Negara guna dimusnahkan.
4. Masalah lain yang perlu pula ditegaskan adalah, adanya hak pada Pemegang Hak Cipta yang dirugikan karena pelanggaran, untuk mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana.
5. Seiring dengan langkah di atas, untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang hak-nya dilanggar dirasakan perlu adanya penambahan ketentuan yang selama ini belum ada, yaitu penegasan tentang kewenangan Hakim untuk memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta sebelum putusan Pengadilan.
6. Selain itu, diperlukan beberapa penyesuaian ketentuan, baik berupa penghapusan atau penambahan guna menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai misal, paleo antropologi seperti yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1). Pada dasarnya hal tersebut jelas bukan merupakan ciptaan manusia, dan karenanya memang tidak tepat untuk dikaitkan dengan pengaturan mengenai Hak Cipta ini.
Sebaliknya, Program Komputer atau Komputer Program atau "Computer Programs" yang merupakan bagian daripada perangkat lunak dalam sistem komputer dan pada dasarnya merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, merupakan hal yang perlu ditegaskan sebagai ciptaan yang layak diberi perlindungan dalam rangka Hak Cipta. Demikian juga seni batik. Penegasan serupa diberkan pula terhadap karya rekaman suara atau bunyi dan karya rekaman video sebagai karya cipta yang dilindungi.
7. Ketentuan tentang penerjemahan atau perbanyakan yang dikaitkan dengan kepentingan nasional, tetapi pelaksanaannya diserahkan pada inisiatif perorangan, telah pula menimbulkan berbagai ketidakjelasan. Kesan bahwa ketentuan tersebut pada hakekatnya merupakan pengambil-alihan yang terselubung, dan di lain pihak adanya kesan bahwa seakan-akan Negara memberi kesempatan kepada warganya untuk mengambil keuntungan dengan cara yang kurang wajar atau dengan dalih kepentingan nasional, perlu segera diperbaiki.
Dalam hubungan ini, apabila benar-benar Negara memerlukan untuk sesuatu alasan atau kepentingan yang jelas, maka arah pengaturannya perlu dengan tegas dikaitkan dengan pembebanan kewajiban untuk menerjemahkan atau memperbanyak, atau memberi izin (lisensi) kepada pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukannya. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia, maka Negara yang akan melaksanakannya.
8. Masalah jangka waktu perlindungan.
Selama ini, kecuali untuk fotografi dan sinematografi yang hanya diberi perlindungan hukum selama 15 (lima belas) tahun, karya cipta lainnya diberikan perlindungan hukum selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 25 (dua puluh lima) tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal dunia. Ketentuan seperti ini, sebenarnya tidak memberikan gambaran tentang kebutuhan dan praktek pemberian perlindungan hukum yang lazim bagi karya cipta yang memang perlu dibedakan satu dengan lainnya. Jangka waktu perlindungan hukum bagi Hak Cipta seorang pencipta lagu dengan perusahaan rekaman, pada dasarnya memang harus dibedakan yang sifatnya asli atau orisinal dengan yang sifatnya turunan atau derivatif.
Selain itu, jangka waktu perlindungan selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 25 (dua puluh lima) tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal, secara umum juga memerlukan perhatian. Jangka waktu tersebut diubah dan diperpanjang menjadi selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal. Perubahan ini bukan saja berkaitan dengan praktek yang dianut oleh negara-negara lain yang secara umum memberikan perlindungan hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal, tetapi juga dalam rangka kebutuhan kita untuk menyesuaikan diri bilamana pada suatu saat akan mempertimbangkan keikutsertaan dalam salah satu perjanjian multilateral di bidang perlindungan Hak Cipta.
Sekalipun jangka waktu perlindungan tersebut diperpanjang hingga 50 (lima puluh) tahun, tetapi hal ini tidak perlu diartikan bahwa tidak ada lagi batasan tentang fungsi sosial atas suatu hak milik seperti Hak Cipta ini.
Batasan tersebut tetap ada, Dan bahkan secara efektif akan lebih mudah dilaksanakan melalui mekanisme "compulsory licensing" yang sekarang diatur dalam Undang-undang ini.
Selain itu Undang-undang ini masih tetap memberikan sarana guna mewujudkan prinsip fungsi sosial yang harus melekat pada hak milik sebagaimana lazimnya. Ketentuan seperti Pasal 13, 14, dan Pasal 17 memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sebagai salah satu hak milik. Kemungkinan seperti inilah yang memberi batasan kepada Hak Cipta sebagai hak milik, dan sekaligus memberi arti serta ujud fungsi sosial daripada Hak Cipta.
Di samping itu, memang diperlukan perpanjangan jangka waktu perlindungan hukum bagi Hak Cipta di bidang fotografi dari 15 (lima belas) tahun seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 menjadi 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini didasarkan atas pertimbangan tentang perlunya diperhatikan kemajuan teknologi fotografi dan penyesuaiannya dengan praktek yang umum dianut oleh negara lain, ataupun dengan ketentuan dalam salah satu perjanjian multilateral di bidang ini seperti diutarakan terdahulu. Bertolak dari pemikiran tentang perpanjangan jangka waktu perlindungan dan pembedaan bagi kelompok Hak Cipta berdasar sifat ciptaan tersebut, maka dalam Undang-undang yang sekarang dijabarkan secara lebih rinci pengaturannya.
9. Masalah lingkup berlakunya Undang-undang Hak Cipta, khususnya yang menyangkut pemberian perlindungan hukum bagi Hak Cipta asing.
Berdasar Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Hak Cipta asing hanya dilindungi apabila karya cipta yang bersangkutan untuk pertama kali diumumkan di Indonesia.
Ketentuan sebagai di atas, selama ini menimbulkan berbagai tafsiran dan sulit untuk dilaksanakan. Oleh karenanya, penyempurnaan dalam Undang-undang ini diarahkan untuk lebih memberikan kepastian dan kewajaran sesuai dengan cita dan tanggung jawab kita untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat bangsa-bangsa yang sejahtera, adil, dan saling menghormati.
Hak Cipta asing, dalam Undang-undang ini akan dilindungi pula dengan ketentuan :
a. Diumumkan untuk pertama kali di Indonesia, atau
b. Negara dari Pemegang Hak Cipta asing yang bersangkutan mengadakan perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia, atau
c. Negara dari Pemegang Hak Cipta asing yang bersangkutan ikut serta dalam perjanjian multilateral yang sama di bidang Hak Cipta, yang diikuti pula oleh Negara Republik Indonesia.
Dengan demikian hal tersebut berarti pula memberikan jaminan perlindungan Hak Cipta warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia, atau badan hukum Indonesia terhadap pelanggaran di luar negeri.
Langkah penyempurnaan di atas memang baru menyangkut beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Hak Cipta. Sudah barang tentu, upaya untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta masih dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya.
Adanya penyuluhan hukum yang luas dan intensif untuk menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, serta isi Undang-undang Hak Cipta itu sendiri, jelas sangat penting. Selain itu, upaya untuk menyamakan pemahaman mengenai masalah Hak Cipta tersebut di kalangan aparat penegak hukum juga sangat penting artinya. Sebab, efektifitas penindakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta pada akhirnya juga sangat dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman, sikap, dan tindakan di antara aparat penegak hukum tersebut. Disamping itu, juga dipandang perlu pengangkatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman sebagai penyidik dalam rangka penanggulangan pelanggaran Hak Cipta, yang pelaksanaannya didasarkan atas
ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Dalam rangka ini, penting pula diusahakan adanya penyusunan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dengan perubahannya sekarang ini dalam satu naskah, sehingga lebih mudah lagi dipahami dan digunakan oleh setiap orang.