Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2019

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.
Perjanjian internasional di atas diperlukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. Selaras dengan kemajuan tersebut maka memunculkan dampak yang signifikan pada lintas batas negara, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral.
Hubungan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab sudah terjalin cukup lama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan hubungan baik kedua belah pihak tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah sepakat mengadakan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.
Lingkup bantuan timbal balik dalam masalah pidana di atas meliputi penyidikan, penuntutan, atau proses acara yang berkaitan dengan setiap tindak pidana atau kejahatan yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan diajukan berdasarkan yurisdiksi pihak yang berwenang di Pihak Peminta.
Kesepakatan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana termasuk tindak pidana terkait dengan perpajakan dan bea cukai. Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut harus memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Dalam perjanjian bantuan timbal balik antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab ini diatur antara lain mengenai ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, permintaan dan pelaksanaan bantuan, alasan penolakan permintaan bantuan, masa pemberlakuan, kerahasiaan dan pembatasan penggunaan, penggeledahan dan penyitaan, dan penyelesaian sengketa.