Undang-undang (UU) Nomor 47 Tahun 2007

Hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu dari sejumlah negara di dunia yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka.
Dalam perkembangannya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia mengalami pasang surut. Hal tersebut terjadi karena berbagai perbedaan yang ada di antara kedua negara, antara lain, perbedaan yang terkait dengan sistem politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun, fakta geografis yang menunjukkan bahwa kedua negara merupakan negara bertetangga menjadi faktor yang mendorong perlunya kedua negara untuk berinteraksi secara kondusif guna menjaga stabilitas kawasan.
Mengingat bahwa kedua negara menghadapi permasalahan dan tantangan bersama yang mempengaruhi keamanan kedua negara, Indonesia dan Australia perlu melakukan kerja sama dalam bidang keamanan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia telah menandatangani Perjanjian tentang Kerangka
Kerja Sama Keamanan (Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation) pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, Nusa Tengara Barat. Perjanjian ini mempunyai arti penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia karena memuat sejumlah prinsip dasar pelaksanaan hubungan bilateral kedua negara. Hal ini juga akan menandai era baru dalam hubungan kedua negara sehingga berbagai permasalahan sensitif dan pelik di antara kedua negara dapat dihadapi dengan suatu landasan yang lebih kuat dan mempunyai tolok ukur yang jelas.
Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan bilateral kedua negara adalah:
a. kesetaraan dan saling menguntungkan;
b. saling menghargai dan mendukung kedaulatan, integritas wilayah, kesatuan nasional, dan kemerdekaan politik;
c. tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing;
d. tidak mendukung atau berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan, baik yang dilakukan oleh orang dan/atau lembaga, yang mengancam stabilitas, kedaulatan dan/atau integritas wilayah Pihaklain, termasuk menggunakan wilayahnya untuk melakukan kegiatan separatisme;
e. menyelesaikan sengketa secara damai; dan
f. tidak menggunakan ancaman atau menggunakan tindakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik Pihak lain. Perjanjian ini akan memperkuat kerja sama dalam bidang keamanan yang selama ini telah berlangsung dan menjadi dasar bagi peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan yang menjadi kepentingan bersama.
Yang dicakup dalam Perjanjian ini meliputi kerja sama dalam bidang:
a. pertahanan;
b. penegakan hukum;
c. pemberantasan terorisme;
d. intelijen;
e. keamanan maritim;
f. keselamatan dan keamanan penerbangan;
g. proliferasi senjata pemusnah masal;
h. tanggap darurat;
i. pada organisasi multilateral mengenai keamanan; dan
j. peningkatan saling pengertian antarperseorangan dan antarmasyarakat.
Meskipun mencakup kerja sama dalam bidang pertahanan, Perjanjian ini bukan merupakan suatu pakta militer atau mengarah pada pembentukan pakta militer.
Dalam rangka memastikan pelaksanaan perjanjian ini secara efektif, Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan pertemuan berkala dalam kerangka Forum bilateral yang ada, yaitu Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF).