Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1971

Sambil menunggu sesuatu peninjauan kembali mengenai bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan dalam rangka peninjauan Kitab Undang-undang Hukum Dagang secara keseluruhan sesuai dengan bunyinya Undang-undang No. 9 Tahun 1969, maka urgensi yang dirasakan perlu adalah perubahan dan penambahan sistim hak suara dalam bentuk usaha perseroan ter batas yang dimuat dalam pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23). Pada dasarnya ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah sistim hak suara yang terbatas, dan dengan berlakunya Undang-undang ini sistim tersebut tidak dihapuskan, tetapi bagi seorang pemegang saham terbuka kesempatan untuk mengadakan pilihan antara sistim hak suara yang terbatas dengan sistim hak suara yang tak terbatas. Sistim hak suara yang tak terbatas ini berarti bahwa seorang pemegang saham berhak mengeluarkan suara, sebanyak jumlah saham yang dimilikinya.
Langkah demikian ini diambil dalam rangka perbaikan dan pembangunan ekonomi nasional, yang dirasakan perlu oleh masyarakat yang secara aktip dan pasip ikut membantu dalam pelaksanaan pengerahan dana-dana dalam bidang-bidang dan sektor-sektor usaha komersiil. Untuk kepentingan tersebut diperlukan peninjauan kembali ketentuan-ketentuan dasar utama dalam struktur bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan yang berhubungan erat dan masih dianggap dapat menghambat kelancaran pengerahan dana-dana baik dalam penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing, yang secara parsiil telah diwujudkan dalam Undang-undang ini.
Adalah suatu kenyataan bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini erat sekali hubungannya dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran-Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dan ditambah kemudian maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana juga telah diubah dan ditambah kemudian dengan maksud agar supaya dengan dinamikanya masyarakat dan daya kreatip rakyat dapat menimbulkan akumulasi modal yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktip.
Dalam rangka pengamanan pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan serta pula dalam rangka kebiasaan yang berlaku di Indonesia terhadap Kitab Undang-undang Hukum Dagang antara lain yang bersangkutan dengan pasal-pasal 40 dan 52, maka di dalam praktek telah berlaku ketentuan-ketentuan yang diikuti oleh para pendiri pada penyusunan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, yaitu bahwa saham-saham prioritas dari/atau saham-saham pendiri dikeluarkan atas nama.
Selain dari pada itu dalam hal penjualan saham oleh para pemegang saham, maka klausula yang disebut "pre-emptive rights" sering pula dimuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas, yang pada pokoknya menentukan bahwa bila seorang pemegang saham akan menjual sahamnya, saham itu harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang telah ada, atau dalam hal pengeluaran saham baru para pemegang saham yang telah ada diberi hak terlebih dahulu untuk membelinya.
Adapun yang mengenai penjualan saham dari persero Pemerintah yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, di mana masalah penanaman kekayaan Negara ini sangatlah erat hubungannya dengan kebijaksanaan keuangan Negara, maka mengenai penjualan saham tersebut akan diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Pemerintah, sejalan dengan ketentuan tersebut dalam penjelasan pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 9 Tahun 1969.
Suatu ketentuan lain yang juga dapat dimuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas, adalah apa yang dinamakan "klausula oligarki", yang bertujuan untuk memberikan beberapa wewenang khusus dalam perseroan kepada pihak lain dari pada para pemegang saham mayoritas, antara lain untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan direksi dan/atau dewan komisaris.