Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1954

Dalam hal ini kepada mereka yang berkepentingan pencetak, redaksi dan sebagainya tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan tidak diadakan kemungkinan untuk minta putusan yang lebih tinggi. Lagi pula dalam peraturan itu pemeriksaan di muka umum sama sekali tidak terbuka, sehingga segala sesuatu terjadi dengan tidak ada kesempatan bagi umum untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari hukuman yang diberikan kepada mereka yang bersangkutan itu.
Dengan begini tidaklah mungkin mengadakan tindakan di depan sidang ramai tentang putusan yang diambil oleh Pemerintah itu. Dan jikalau pada suatu ketika orang dapat mengetahui alasan-alasan tadi, maka tak ada yang berani untuk mengadakan tinjauan tadi, karena tindakan itu dapat mengakibatkan di "breidel"nya sendiri. Semua ini mungkin, karena satu-satunya syarat untuk menjalankan aturan ini ialah, jikalau oleh Gouverneur-Generaal dianggapnya perlu untuk bertindak demikian guna menyelamatkan ketertiban umum (lihat considerans dan pasal 1).
Dengan aturan ini, maka sebetulnya hidup matinya surat-kabar tergantung daripada pendapat yang memegang kuasa ini.
Mengingat akan dasar Negara kita, ialah demokrasi, lebih Negara demokrasi yang bercorak Negara-hukum, sifat-sifat mana menghendaki peperiksaan umum, kesempatan minta peradilan lebih tinggi untuk tiap-tiap kali anggota masyarakat diganggu dalam haknya; dan pula karena pasal 19 Undang-undang Dasar Sementara dengan tegas dan dengan penuh mengakui kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dari setiap orang, maka di lingkungan Negara Republik Indonesia dengan Undang-undang Dasar Sementaranya tidak ada tempat lagi untuk terus berlangsungnya aturan yang dimaksud ini. Termasuk Lembaran-NegaraNo77 tahun 1954 Diketahui:
Menteri Kehakiman, DJODYGONDOKUSUMO