Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2002

Dirgantara merupakan ruang di atas permukaan bumi beserta benda alam yang terdapat di dalamnya, dan berawal dari ruang udara hingga mencakup antariksa yang meninggi dan meluas tanpa batas. Berdasarkan ketentuan internasional, ruang udara tunduk kepada kedaulatan negara kolong, sedangkan antariksa merupakan kawasan kemanusiaan.
Dirgantara mengandung berbagai sumber daya alam yang tidak ditemukan di daratan dan di perairan. Ini berarti dirgantara dapat berperan sebagai komplemen, substitusi, alternatif, atau bahkan dalam hal-hal tertentu merupakan pilihan satu-satunya bagi pemenuhan kebutuhan umat manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup.
Dengan ciri-ciri tersebut, dirgantara, khususnya antariksa, dapat digunakan untuk menempatkan berbagai satelit guna menunjang kegiatan telekomunikasi, navigasi, penginderaan jauh untuk pemantauan sumber daya alam dan lingkungan, prakiraan iklim,lingkungan, dan cuaca. Selain itu, antariksa juga merupakan media yang sangat strategis untuk mendukung penyelenggaraan transportasi. Dalam hal demikian, antariksa memiliki sifat-sifat khusus yang perlu dimanfaatkan secara arif untuk kepentingan kemanusiaan.
Dalam pendayagunaan dirgantara, bangsa Indonesia telah mengembangkan Konsepsi Kedirgantaraan Nasional sebagai cara pandang bahwa wilayah daratan, perairan, dan dirgantara adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, dan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia, serta untuk kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Selain itu, dalam Konsepsi tersebut bangsa Indonesia juga memandang bahwa dirgantara merupakan bagian integral dan menjadi dimensi ketiga dari kawasan kepentingan hidupnya, yaitu ruang udara sebagai wilayah kedaulatan dan antariksa sebagai kawasan kepentingan nasional.
Sehubungan...
Sehubungan cara pandang tersebut di atas, maka antariksa, sebagai kawasan kepentingan nasional, dipandang sebagai ruang gerak, media, dan sumberdaya yang harus didayagunakan dan dilestarikan untuk mencapai tujuan nasional sebagai diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Dalam rangka pengaturan mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan antariksa telah ditetapkan perjanjian internasional, yaitu Treaty on Principles Governing the Activities of States in The Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967, disingkat Outer Space Treaty, 1967 dan selanjutnya disebut Traktat Antariksa, 1967, yang merupakan induk dari pengaturan internasional keantariksaan. Traktat Antariksa, 1967 mulai berlaku sebagai hukum internasional sejak 10 Oktober 1967. Indonesia telah menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 27 Januari 1967 di London, Moscow dan Washington. Sebagai negara yang telah aktif melaksanakan kegiatan keantariksaan, Indonesia telah mengesahkan 3(tiga) perjanjian internasional di bidang keantariksaan yaitu: (i) Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, 1968 (Rescue Agreement, 1968), melalui Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1999, tanggal 8 Januari 1999(ii) Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972 (Liability Convention, 1972), melalui Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1996, tanggal 27 Pebruari 1996, dan (ii) Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 1975 (Registration Convetion, 1975), melalui Keputusan PresidenNomor 5 tahun 1997, tanggal 12 Maret 1997. 1.
Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Traktat Antariksa, 1967 Dalam proses penyusunan Traktat Antariksa, 1967, United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) telah menyepakati beberapa resolusi yang penting, antara lain : Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1884 (XVIIl), 17 Oktober 1963, tentang Masalah Perlucutan Senjata Secara Umum dan Lengkap (Question of General and Complete Disarmament) dan Resolusi Nomor 1962 (XVIIl), 13 Desember 1963 tentang Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Ekplorasi dan Penggunaan Antariksa (Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space).
Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris dan Belgia mengajukan konsep prinsip-prinsip tentang kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk benda-benda langit lainnya di antariksa. Konsep-konsep ini pada dasarnya berpedoman pada substansi yang dimuat dalam beberapa resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang keantariksaan yang telah diterima sebagaimana tersebut di atas.
Tujuan...
Tujuan pembentukan Traktat Antariksa, 1967 adalah untuk(i) mendorong kemajuan kegiatan eksplorasi dan pendayagunaan antariksa untuk maksud damai, (ii) meningkatkan upaya eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk kemanfaatan semua bangsa tanpa memandang tingkat perkembangan ekonomi ataupun ilmu pengetahuan, (ii) memperluas kerja sama internasional, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun aspek hukum, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi serta penggunaan antariksa untuk maksud-maksud damai.
2.
Manfaat Indonesia Mengesahkan Traktat Antariksa, 1967 Manfaat pengesahan Traktat Antariksa, 1967 mencakup antara lain:
a. Meletakkan landasan dan sumber hukum internasional yang berlaku sebagai hukum nasional yang mengikat, terutama dalam rangka kegiatan pemanfaatan dan pendayagunaan antariksa yang bersifat internasional;
b. Memberikan dukungan bagi terwujudnya kerangka dan sistem hukum antariksa nasional serta memperkukuh status dan kedudukan perjanjian internasional keantariksaan yang telah disahkan Indonesia;
c. Menetapkan landasan hukum bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan mengatur berbagai aspek kegiatan keantariksaan di Indonesia;
d. Mengukuhkan landasan dan dasar yang lebih mantap bagi sikap dan posisi Indonesia dalam pembentukan perjanjian internasional lain di bidang keantariksaan serta keikutsertaan Republik Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional tersebut;
e. Memantapkan dukungan terhadap kepentingan Indonesia dalam pengembangan industri keantariksaan, baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun pihak swasta nasional;
f. Menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pengembangan dan pendayagunaan antariksa khususnya yang melibatkan pihak swasta dalam bentuk,wujud, dan sifat yang beragam;
g. Memberikan landasan yang lebih kuat dalam mendorong upaya alih teknologi melalui kerja sama di bidang keantariksaan, baik secara bilateral maupun multilateral.
3.
Pokok-PokokIsi TraktatAntariksa,1967 Traktat Antariksa, 1967 terdiri atas Pembukaan dan 17 pasal yang memuat prinsip-prinsip pokok yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan larangan bagi negara-negara dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, yaitu :
a. Kebebasan...
a. Kebebasan Eksplorasi dan Penggunaaan Antariksa Semua negara bebas melakukan eksplorasi dan penggunaan antariksa tanpa diskriminasi berdasarkan asas persamaan dan sesuai dengan hukum internasional. Negara-negara bebas melakukan akses pada benda-benda langit.
b. Status Hukum Antariksa Sebagai kawasan kemanusiaan (the province of all mankind), antariksa tidak tunduk pada kepemilikan nasional, baik atas dasar tuntutan kedaulatan, penggunaan, pendudukan, maupun dengan cara-cara lainnya.
c. Berlakunya Hukum Internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Antariksa Kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa demi memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memajukan kerja sama dan saling pengertian internasional.
d. Pemanfaatan Antariksa untukKepentingan Semua Negara dan Maksud Damai. Kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa harus dilaksanakan demi untuk kemanfaatan (benefits) dan kepentingan (interests) semua negara tanpa memandang tingkat ekonomi atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya untuk maksud-maksud damai.
Untuk menjamin penggunaan antariksa bagi maksud-maksud damai, setiap negara pihak dilarang meluncurkan benda-benda yang membawa senjata nuklir atau senjata perusak masal lainnya, membangun persenjataan tersebut di orbit sekeliling bumi dan benda-benda langit, atau menempatkannya di antariksa.
Negara-negara pihak juga dilarang untuk membangun pangkalan militer, instalasi dan perbentengan, serta percobaan segala bentuk senjata dan tindakan manuver militer pada benda-benda langit. Selain itu, diterapkan pula asas yang mengutuk tindakan propaganda yang dimaksudkan untuk atau diperkirakan dapat merangsang atau mendorong timbulnya ancaman maupun gangguan terhadap perdamaian atau dilakukannya tindakan agresi. Namun, penggunaan peralatan maupun personil militer untuk maksud-maksud damai tidak dilarang.
e. Perlindungan...
e. Perlindungan terhadap Antariksawan Antariksawan merupakan duta kemanusiaan. Apabila antariksawan mengalami kecelakaan, kesulitan, atau pendaratan darurat di wilayah negara lain atau di laut bebas, maka negara tersebut harus memberikan bantuan yang diperlukan dan mengembalikan antariksawan termasuk benda antariksa tersebut ke negaranya.
f. Tanggung Jawab Negara Secara Internasional Setiap Negara Pihak memikul kewajiban secara internasional atas kegiatan antariksa nasionalnya, baik yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah maupun nonpemerintah, dan menjamin kegiatan nasionalnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Traktat Antariksa, 1967. Badan-badan nonpemerintah (swasta) yang hendak melaksanakan kegiatan antariksa harus mendapatkan otorisasi dan pengawasan secara terus menerus oleh negara yangbersangkutan.
Negara peluncur bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kegiatan benda antariksanya yang dilakukan oleh negara, badan hukum, warga negaranya dan organisasi internasional di mana negara tersebut ikut serta.
g. Yurisdiksi dan Pengawasan Setiap Negara Pihak yang memiliki dan mendaftarkan benda antariksa tetap mempunyai yurisdiksi dan wewenang untuk mengawasi benda antariksa yang diluncurkannya serta personel di dalamnya. Kepemilikan benda antariksa atau bagian komponennya tidak dipengaruhi oleh keberadaannya di antariksa atau di benda-benda langit atau pada saat objek antariksa tersebut kembali ke bumi.
h. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Setiap Negara Pihak yang melaksanakan kegiatan antariksa harus mencegah terjadinya bahaya kontaminasi dan perubahan yang dapat merusak lingkungan,termasuk lingkungan di bumi. Apabila suatu negara mengetahui bahwa kegiatan atau percobaan yang dilakukannya atau warga negaranya akan membahayakan atau mengganggu kegiatan negara lain, maka negara yang melaksanakan kegiatan tersebut harus melakukan konsultasi internasional. Negara Pihak mempunyai kesempatan untuk ikut mengawasi setiap kegiatan suatu negara yang diperkirakan dapat menimbulkan ancaman terhadap kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk maksud damai.
i. Kerjasama...
i. Kerja Sama Internasional Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa, Negara Pihak harus berpedoman pada prinsip-prinsip kerja sama dan saling membantu, serta harus memperhatikan kepentingan yang serupa dari Negara Pihak lainnya. Untuk itu Negara Pihak harus memberikan kemudahan, mendorong dan meningkatkan kerja sama dan saling pengertian internasional. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional tersebut, Negara Pihak harus mempertimbangkan hak akses dari Negara Pihak lain berdasarkan asas persamaan dan timbal balik.
Negara Pihak yang melakukan kegiatan di antariksa termasuk bulan dan benda langit lainnya sepakat untuk memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat umum dan kalangan ilmiah, sejauh hal itu dimungkinkan dan dapat dilaksanakan, tentang sifat, perilaku,lokasi dan hasil-hasil dari kegiatan tersebut. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah menerima pemberitahuan tersebut, harus segera menyebarluaskannya dengan cara-cara yang paling efektif.
4.
Peraturan Perundang-undangan Nasional yang Berkaitan dengan Traktat Antariksa,1967.
Traktat Antariksa, 1967 sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait antara lain:
a. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115,