Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2019

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantun dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dar seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kenidupaa bangsa, dan ikut melaksansikan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Femerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.
Perjanjian internasioral di atas diperlukan seiring dengan perkembangan ilmu penge.ahuan dan teknclogi khususnya di bidang transpcrtasi.komunikasi,dan infoimasi,telak. mengakibatkan hubangan lintas negara seakan-akari tanpa batas sehirigga memudahkan mopilisasi orang inatipun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukaii dengan cepat. Hal tersebut mernuriculkan campak yang sigrifikar pada lintas butas negara, yaitu t.mbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara.
Dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral.
Dengan menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran telah sepakat mengadakan kerja sama bantuan timba! balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran, Iran. Untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama di bidang hukum dalam penangguiangan dan pemberantasan tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, perjanjian bantuan cimbal balik dalam masalah pidana harus memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan serta mengacu pada asas tindak pidana ganda (double criminality) Dalam isi Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintan Republik Islam Iran tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masaiah Pidana ini diatur antara lain mengenai ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan bantuan, biaya, kewajiban internasional, konsuitasi, penyelesaian sengketa, dan amandemen perjanjian.