Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2012

Penjualan anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya;

Prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya;

Pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.

Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa, setidaknya, aksi dan aktifitas berikut ini, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara atau secara perseorangan atau terorganisir, sepenuhnya diatur dalam hukum pidananya: (a) Dalam konteks penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2: (i) penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun untuk tujuan:

Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasional Negara-Negara Pihak, hal-hal yang sama harus diterapkan pada upaya percobaan atas pelanggaran tersebut dan pada keterlibatan atau keikutsertaan dalam pelanggaran tersebut.

Setiap Negara Pihak harus menjadikan pelanggaran-pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman yang layak yang mempertimbangkan sifat berat dari pelanggaran tersebut.

Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasionalnya, setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah, jika dipandang perlu, untuk menegakkan hukum bagi pelaku atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana termaktub dalam ayat (1) Pasal ini. Dengan merujuk prinsip-prinsip hukum Negara Pihak, penegakkan hukum bagi pelaku dapat secara pidana, perdata, atau administratif.

Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah hukum dan administratif yang layak untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam adopsi anak bertindak sesuai dengan instrumen hukum internasional yang berlaku.

Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ketika pelanggaran-pelanggaran dilakukan di dalam wilayahnya atau di atas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara tersebut.

Setiap Negara Pihak dapat mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam kasus-kasus berikut:

Setiap Negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas saat tersangka pelaku berada di dalam wilayahnya dan tidak mengekstradisi tersangka pelaku ke Negara Pihak lain dengan alasan bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh salah seorang warga Negara Pihak lain tersebut.

Protokol ini tidak mengecualikan segala yurisdiksi pidana yang dilaksanakan sesuai dengan hukum setempat.

Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dianggap sebagai pelanggaran yang dapat diektradiksikan dalam setiap perjanjian ekstradisi antara Negara-Negara Pihak dan harus dimasukkan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisi yang diputuskan kemudian di antara mereka, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Jika suatu Negara Pihak, yang mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian, menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Negara Pihak tersebut, Protokol ini dapat dipertimbangkan oleh Negara Pihak tersebut sebagai dasar hukum untuk ekstradisi berkenaan dengan pelanggaran tersebut. Ekstradisi harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum dari Negara yang diminta.

Negara-Negara Pihak yang tidak mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian harus mengakui pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan di antara mereka sendiri dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Negara yang diminta.

Untuk tujuan ekstradisi di antara Negara-Negara Pihak, pelanggaran-pelanggaran tersebut harus diperlakukan tidak hanya terbatas pada tempat terjadinya pelanggaran, tetapi juga di wilayah di mana Negara-Negara diharuskan untuk menegakkan yurisdiksinya sesuai dengan Pasal 4.

Jika suatu permintaan ekstradisi dibuat atas dasar pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), dan jika Negara Pihak yang diminta menolak atau menyatakan tidak akan melakukan ekstradisi dengan dasar kewarganegaraan dari pelaku pelanggaran, Negara yang diminta tersebut harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyampaikan perkara tersebut kepada otoritasnya yang berwenang untuk tujuan penuntutan.

Negara-Negara Pihak harus memberikan bantuan terbaik satu sama lainnya dalam penyelidikan atau tahapan pemidanaan atau ekstradisi atas pelanggaran yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk memberikan bukti-bukti yang tersedia dan dibutuhkan untuk tahapan-tahapan tersebut.

Negara-Negara Pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai ayat (1) Pasal ini sejalan dengan segala perjanjian atau bentuk kesepakatan lain tentang bantuan hukum timbal balik yang mungkin ada. Jika tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan semacam itu, Negara-Negara Pihak harus menyediakan satu sama lain bantuan yang sesuai dengan hukum domestik mereka.

Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak yang menjadi korban praktik-praktik yang dilarang dalam Protokol ini pada semua tahapan proses peradilan pidana, khususnya dengan: (a) mengakui kerentanan anak-anak yang menjadi korban dan melakukan penyesuaian prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi; (b) memberitahu anak-anak yang menjadi korban tentang hak-hak dan peran mereka, serta ruang lingkup, waktu, dan kemajuan tahapan, dan penyelesaian perkara mereka; (c) memungkinkan pandangan, kebutuhan, dan perhatian dari anak-anak yang menjadi korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan dalam tahapan di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, dengan cara yang konsisten dengan peraturan prosedural hukum nasional; (d) menyediakan layanan dukungan yang sesuai kepada anak-anak yang menjadi korban selama proses hukum; (e) melindungi, sesuai yang dibutuhkan, privasi dan identitas anak-anak yang menjadi korban, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak sesuai yang dapat mengarah pada identifikasi anak-anak yang menjadi korban; (f) menjamin, dalam kasus-kasus tertentu, keselamatan anak-anak yang menjadi korban, dan juga keluarga mereka serta saksi yang mewakili mereka, dari intimidasi dan pembalasan; (g) menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian perkara dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan kompensasi kepada anak-anak yang menjadi korban.

Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tidak menghalangi dimulainya suatu penyelidikan pidana, termasuk penyelidikan yang bertujuan untuk menetapkan usia korban.

Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa, dalam memberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak yang merupakan korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelatihan yang layak, khususnya pelatihan hukum dan psikologi, bagi orang yang menangani korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini.

Negara-Negara Pihak harus, dalam kasus-kasus tertentu, menetapkan langkah-langkah untuk melindungi keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi yang melakukan upaya pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabiIitasi korban pelanggaran tersebut.

Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan merugikan atau tidak konsisten dengan hak-hak terdakwa atas pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Negara-Negara Pihak harus mengadopsi atau memperkuat, melaksanakan dan menyebarluaskan undang-undang, langkah-langkah administratif, kebijakan dan program sosial untuk mencegah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Protokol ini. Perhatian khusus harus diberikan untuk melindungi anak-anak yang khususnya rentan terhadap praktik-praktik ini.

Negara-Negara Pihak harus memajukan kesadaran masyarakat secara luas, termasuk anak-anak, melalui informasi dengan semua sarana yang sesuai, pendidikan dan pelatihan, tentang langkah-langkah pencegahan dan dampak yang merusak dari pelanggaraan yang dimaksud dalam Protokol ini. Dalam memenuhi kewajiban di bawah Pasal ini, Negara-Negara Pihak harus mendorong partisipasi masyarakat dan, khususnya, anak-anak dan mereka yang menjadi korban, di dalam informasi, pendidikan dan program pelatihan tersebut, termasuk di tingkat internasional.

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang memungkinkan dalam rangka menjamin tersedianya bantuan yang layak bagi korban pelanggaran, termasuk reintegrasi sosial, dan pemulihan fisik dan psikis mereka secara penuh.

Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua anak yang menjadi korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini tanpa diskriminasi memperoleh akses terhadap prosedur yang memadai untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari pihak yang secara hukum bertanggung jawab.

Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk melarang produksi dan penyebaran materi iklan yang mengandung pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini.

Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian multilateral, regional, dan bilateral dalam rangka pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang terkait dengan penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak, dan pariwisata seks anak. Negara-Negara Pihak juga harus memajukan kerja sama dan koordinasi internasional di antara otoritas mereka, organisasi non pemerintah nasional dan internasional dan organisasi-organisasi internasional.

Negara-Negara Pihak harus memajukan kerja sama internasional untuk membantu anak-anak yang menjadi korban dalam pemulihan fisik dan psikis, reintegrasi sosial serta pemulangan mereka.

Negara-Negara Pihak harus memajukan penguatan kerja sama internasional untuk mengatasi akar permasalahan, seperti kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan, yang melandasi kerentanan anak-anak terhadap terjadinya penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak, dan pariwisata seks anak.

Negara-Negara Pihak, dalam posisi untuk melakukan hal-hal demikian, harus menyediakan bantuan keuangan, teknik, atau bantuan lainnya melalui program multilateral, regional, bilateral atau program-program lainnya yang ada.

Setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol ini untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi yang komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam Protokol.

Setelah penyerahan laporan komperehensif, setiap Negara Pihak harus menyertakan dalam laporan yang mereka serahkan kepada Komite Hak-Hak Anak, sesuai dengan Pasal 44 Konvensi, informasi lebih lanjut berkenaan dengan implementasi dari Protokol. Negara-Negara Pihak lain dari Protokol harus meyerahkan laporan setiap lima tahun.

Komite Hak-Hak Anak dapat meminta dari Negara-Negara Pihak informasi lebih lanjut yang relevan dengan implementasi Protokol ini.

Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara yang merupakan pihak dari Konvensi atau yang telah menandatanganinya.

Protokol ini untuk diratifikasi dan terbuka untuk aksesi oleh setiap Negara yang merupakan pihak dari Konvensi atau yang telah menandatanganinya. Instrumen ratifikasi atau aksesi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Protokol ini harus mulai berlaku tiga bulan setelah penyimpanan kesepuluh instrumen ratifikasi atau aksesi.

Untuk setiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau mengaksesinya setelah mulai berlaku, Protokol ini harus mulai berlaku satu bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya.

Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang setelah itu akan menginformasikan Negara Pihak lain dalam Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi. Penarikan diri tersebut akan berlaku satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penarikan diri tersebut tidak akan berdampak pada bebasnya Negara Pihak tersebut dari kewajiban-kewajibannya di bawah Protokol berkaitan dengan setiap pelanggaran yang terjadi sebelum tanggal penarikan diri berlaku. Tidak juga penarikan diri semacam itu boleh mengurangi dengan cara apapun pertimbangan yang berlanjut atas segala permasalahan yang sedang dalam pembahasan Komite sebelum tanggal penarikan diri mulai berlaku.

Suatu Negara Pihak dapat mengusulkan sebuah amendemen dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus segera setelah itu mengkomunikasikan usulan amendemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak, dengan permintaan bahwa mereka menandakan apakah mereka mendukung diadakannya sebuah konferensi Negara-Negara Pihak dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan mengambil suara atas proposal tersebut. Dalam keadaan di mana, dalam empat bulan sejak tanggal komunikasi tersebut, setidaknya satu per tiga Negara Pihak menyetujui konferensi tersebut, Sekretaris Jenderal harus mengadakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amendemen yang diadopsi oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada konferensi harus diserahkan kepada Majelis Umum untuk persetujuan.

Suatu amendemen yang diadopsi sesuai dengan ayat (1) dari Pasal ini harus berlaku ketika telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua per tiga mayoritas Negara Pihak.

Ketika sebuah amendemen berlaku, amendemen tersebut harus mengikat para Negara Pihak yang menerimanya, Negara Pihak lain yang masih terikat oleh ketentuan-ketentuan Protokol ini, dan semua amendemen sebelumnya yang telah mereka terima.

Protokol ini, yang teks berbahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama otentiknya, harus disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengirimkan salinan resmi Protokol ini kepada semua Negara Pihak Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi.