Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1999

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan, sehingga sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang dinginkan. Oleh karena itu Pasal 9 ayat (1) memberikan peluang bagi Menteri untuk mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Kerja sama yang dimaksud perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini memberikan peluang kepada instansi pemerintah, badan-badan kemasyarakatan dan perorangan untuk ikut berperan serta membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk hubungan kerjasama baik yang bersifat fungsional maupun kemitraan guna melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan tertentu. Pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sedangkan pembimbingan diadakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.
Agar pelaksanaan kegiatan kerja sama dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka pembinaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Selanjutnya agar program kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan berjalan sebagaimana mestinya, Peraturan Pemerintah ini mewajibkan baik Menteri maupun mitra kerja sama menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi penyelenggaraan program pembinaan dan atau pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan pada dasarnya adalah masih memiliki hak-hak lain sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya, sehingga dalam sistem pemasyarakatan apabila mereka bekerja yang menghasilkan barang bernilai ekonomis atau jasa harus dihargai sebagaimana layaknya, sesuai dengan peraturan umum yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu perlu ditegaskan tentang hak Narapidana menerima upah dari hasil pekerjaannya, yang diserahkan melalui Kepala LAPAS. Upah yang dimaksudkan tidak seluruhnya diberikan kepada Narapidana, melainkan dibagi sedemikian rupa untuk kebutuhan lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan pembinaan Narapidana. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tata cara kerja sama, jangka waktu kerja sama dan pihak-pihak yang membuat kesepakatan kerja sama, dengan maksud memudahkan para pihak dalam mengadakan kerja sama tersebut. Laporan berkala mengenai pelaksanaan kerja sama sebagai salah satu bentuk pengawasan disampaikan kepada Menteri, yang sekaligus berguna untuk mengevaluasi hasilnya. Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menghentikan kerja sama apabila pelaksanaanya dianggap tidak sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.