Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1965

, bahwa masing-masing unit Departeman berusaha sejauh mungkin untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Akan tetapi kecenderungan ini telah dipersempit ruang
geraknya dalam suatu sistim ekonomi sosialis dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan perencanaan yang memusat mutlak menentukan kegiatan ekonomi keseluruhannya.
Oleh karena itu pada saat ini baru berusaha bergerak kearah spesialisasi ini, maka tidak mustahil suatu kegiatan yang tadinya merupakan kegiatan suatu Departemen, yang kemudian setelah adanya spesialisasi harus dilepaskan mengingat usaha itu sifatnya harus diambil oleh bidang tersebut. Demikian pula dibidang perindustrian maritim tidak akan terkecuali, mungkin sesuatu kegiatan tadinya merupakan kegiatan suatu Departemen tertentu, kini menurut sifat dan jenis produksinya menjadi termasuk kategori perindustrian Maritim.
Pengkhususan kegiatan ini hanya akan terlaksana dan berjalan lancar kalau ada kesadaran yang tinggi dari masing-masing fihak yang bersangkutan akan fungsi-dan tugas mereka sebagai aparatur negara dalam melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan negara menuju kepada pembangunan masyarakat adil dan makmur. Perindustrian Maritim bergerak dalam :
-pembangunan kapal-kapal dan alat angkutan air serta alat apung lainnya, beserta industri-industri pelengkap yang menghasilkan bahan-bahan/barang-barangyang diperlukan untuk pembuatan dan perlengkapan kapal beserta barang-barang guna perlengkapan-perlengkapan pengolahan hasil dan perikanan laut.
-Selain dari pada yang telah disebut diatas termasuk juga kegiatan salvage. Penyelenggaraan, pembinaan, bimbingan dan pengusahaan salvage yang sebaik-baiknya bagi negara Indonesia, adalah untuk diperlukan adanya, hingga untuk itu harus ada perhatian khusus karena :
1.Indonesia memiliki daerah perairan yang luas yang disamping digunakan untuk lalu-lintas laut yang ramai bagi kepentingan nasional juga untuk kepentingan internasional, yang selalu membutuhkan pengamanannya.
2.Armad Niaga/nelayan/pertahanan dan khsus dan sebagainya antara lain Indonesia relatif sudah besar dan akan masing berkembang, yang secara terus-menerus membutuhkan perawatan maupun pelayanan perbaikan-perbaikan, yang harus diselenggarakan didalam air.
3.Indonesia sedang membangun dan akan ditingkatkan pembangunannya menurut kebutuhan.
4.Adanya kerangka kapal sebagai korban perang dunia II didalam perairan Indonesia yang perlu diangkat, baik karena dapat dianggap sebagai harta terpendam maupun sekaligus sebagai suatu yang ada hubungannya dengan pembangunan proyek-proyek tertentu.
Dalam rangka ekonomi terpimpin untuk mencapai tujuan revolusi. seperti telah digariskan dalam ketetapan M.P.R.S. dan Dekon, maka perlu diadakan usaha-usaha pengaturan terhadap kegiatan yang bergerak dalam bidang salvage. Pengaturan perusahaan yang bergerak dibidang salvage, dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan bagi perusahaan salvage bertumbuh dan berkembang secara wajar, demikian pula terhadap operasi-operasi
salvage yang telah bekerja supaya dapat dipertinggi mutunya dan juga untuk dapat mengurangi pekerjaan penyelaman yang tidak teroganisir untuk mengurangi atau memperkecil kemungkinan adanya kecelakaan-kecelakaan dalam melakukan pekerjaan penyelaman tersebut.
Untuk penyelenggaraan semua usaha-usaha yang berhubungan dengan kegiatan salvage diadakan pengawasan oleh Pemerintah secara konsepsi oleh sistimatis dan kontinue, sehingga kontinuitas dapat terjamin.
Untuk mencapai kejayaan bahari para pelaksanaan-pelaksanaannya wajib memiliki dan memahami jiwa dan visi Maritim. Jiwa dan visi Maritim ini wajib dibentuk, dipupuk dan dipelihara. Tegasnya produksi mental perlu juga diselenggarakan, dengan kata lain kegiatan perindustrian Maritim tidak hanya pada bidang yang telah disebut terdahulu, tetapi dilengkapi juga dengan produksi kader-kader baru yang dididik agar berjiwa dan bervisi Maritim.
Dengan demikian akan dapatlah kejayaan yang kita idam-idamkan itu kembali kita miliki dalam waktu yang tidak lama.
UMUM.
Perkembangan obyektif revolusi menuntut perkembangan-perkembangan disegala bidang. Dekon telah memberikan pedoman strategis perkembangan atau pembangunan dalam bidang ekonmi. dimana dengan tegas dinyatakan bahwa pertanian dan perkebunan merupakan dasar, sedang perindustrian adalah tulang-punggung dalam perekonomian Indonesia. Demikian pula halnya, perindustrian Maritim merupakan tulang punggung dalam bidang Maritim.
Fungsi perindustrian Maritim ialah :
1.Mengemban Ampera, yang berarti mengabdi kepada revolusi dalam usahanya mengembalikan kejayaan bahari.
2.Mengemban tugas penyelenggaraan, pengusahaan dan pembinaan industri dalam bidang Maritim.
3.Membentuk manusia-manusia Indonesia yang berjiwa dan bervisi Maritim.
Fungsi yang ketiga tersebut diatas tidak dapat dipisahkan dari kenyataan akan mutlak dibutuhkan adanya :
a. Armada Perahu rakyat (armada semut).
b. Armada perikanan.
c. Armada Niaga.
d. Armada tugas khusus (pengerukan, pembangunan, pengamanan dan sebagainya).
e. Armada pertahanan.
Dinamika dan dialektika revolusi menuntut dipenuhinya fungsi-fungsi diatas oleh perindustrian Maritim dengan irama yang makin mengikat. Sebagai strategi pembangunan dalam bidang Maritim, maka industri ini harus meliputi industri pokok dan industri pembantu, yang meliputi industri kapal, salvage, alat-alat perlengkapan kapal dan barang-barang/bahan-bahan kelengkapan untuk pembuatan kapal-kapal dan alat-alat terapung lainnya.
Pada hakekatnya, dengan tetap berpegang teguh pada panca
azimat Revolusi, dimana dalam hubungan ini dapat diberikan stress pada prinsip-prinsip "Berdikarai". Segala bantuan dari negara-negara sahabat berupa barang-barang/bahan-bahan komplementer dan atau kerjasama tehnik akan diterima, asalkan bebas dari turut campur dalam urusan-urusan kedalam. Untuk effektivitas program-program Pemerintah, maka dalam perindustrian Maritim harus diciptakan garis-garis organisasi Maritim harus diciptakan garis-garis organisasi strukturil menurut peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain harus dibentuk G.P.S. dan atau O.P.S.
PENJELASAN