Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1957

mengetahui, pada zaman Hindia-Belanda dahulu, Zending dan Missie mendapat kelonggaran-kelonggaran yang tidak diberikan kepada golongan-golongan agama lainnya al. kebebasan porto untuk pengiriman surat-surat, sebagaimana tercantum dalam"Postbesluit Dienststukken 1935"(Staatsblad 1934 No. 722), pasal 2, ayat (1c) sub 5e dan 6e.
Oleh karena perlakuan yang tidak sama itu kini tidak dapat dibenarkan lagi, maka kelonggaran kebebasan porto termaksud perlu dihapuskan.
Dengan surat-keputusan tanggal 27 Januari1951 No.1889/K., Menteri Keuangan
a. i. telah menetapkan, bahwa mulai tanggal 1 Mei 1951 kebebasan porto bagi Pengurus Gereja Protestan di Indonesia seperti tercantum dalam pasal 29 ayat (1c) di bawah 5e dari "Algemene berpalingen ter uitvoering van het Reglement voor de Postdienst in
Nederlandsch Indie"(Staatsblad1925 No.516)dicabut.
Pencabutan peraturan kebebasan porto tersebut di atas oleh Menteri Keuangan adalah kurang tepat, karena selain Staatsblad 1925 No. 516 tersebut telah diganti dengan "Postbesluit Dienststukken 1935", sesuatu perubahan atas "Postbesluit Dienststukken 1935" yang bertingkat Peraturan Pemerintah itu, harus diatur dengan Peraturan Pemerintah pula. Selain dari itu tidak saja perlu dihapuskan peraturan kebebasan porto bagi Pengurus Gereja-gereja Protestan, melainkan juga bagi missie Katholik.
Untuk menyesuaikan dengan keputusan-Menteri Keuangan tersebut diatas maka Peraturan Pemerintah ini dilakukan surut sampai tanggal 1 Mei 1951, agar supaya kekhilafan termaksud di atas dapat dibetulkan.
LEMBARAN NEGARATAHUN 1957NOMOR 95DAN