Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjalankan demokrasi ekonomi dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, serta untuk meningkatkan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional, telah diatur pelaksanaan kewajiban untuk memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang telah dijalankan sejak tahun 20o9 dipandang masih memerlukan upaya terintegrasi untuk mendorong percepatannya. Salah satunya adalah melalui sumber pembiayaan hilirisasi yang sampai dengan saat ini masih bersumber dari utang luar negeri dan terpusat pada industri hulu, sehingga dibutuhkan penguatan sumber pembiayaan valuta asing dalam negeri.
Dalam upaya peningkatan sumber pembiayaan valuta asing dalam negeri tersebut, diperlukan peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga valuta asing agar seimbang dengan pertumbuhan kredit valuta asing perbankan di domestik, dan secara berkesinambungan dapat memberikan nilai positif bagi perekonomian nasional dengan menjadi substitusi terhadap penarikan utang dari luar negeri. Namun, peningkatan Ekspor sumber daya alam dalam beberapa tahun terakhir belum berdampak signifikan terhadap ketersediaan valuta asing domestik yang tercermin pada peningkatan dana pihak ketiga valuta asing perbankan yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam, penguatan sumber pembiayaan dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan ketersediaan valuta asing domestik melalui optimalisasi pemasukan dan pemanfaatan DHE SDA.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban pemasukan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia untuk mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan investasi dan kinerja Ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam, serta mendukung perwujudan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi DHE SDA melalui pengaturan kembali DHESDA.
Peraturan Pemerintah ini merupakan penyempurnaan atas pengaturan DHE SDA dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 yaitu antara lain:
1.
penambahan penempatan DHE SDA pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2.
pengaturan mengenai batasan nilai Ekspor pada PPE yang dikenakan kewajiban DHE SDA yaitu paling sedikit USD250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya;
3.
pengaturan kewajiban menempatkan DHE SDA paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari DHE yang diterima dalam sistem keuangan Indonesia dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA;
4.
pengaturan penempatan DHE SDA yang mencakup pada Rekening Khusus DHE SDA, instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan/atau instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
5.
pengaturan mengenai DHE SDA dapat dilakukan konversi dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas makroekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BankIndonesia;
6.
pemberian insentif atas DHE SDA yang ditempatkan berupa fasilitas perpajakan atas penghasilan dari penempatan DHE SDA termasuk Menetapkansebagai Eksportir bereputasi baik bagi Eksportir yang menempatkan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA;
7.
penambahan pengaturan pemberian insentif bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing, yang mengelola Rekening Khusus DHE SDA, serta pengaturan insentif bagi Eksportir yang menempatkan DHE SDA pada instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
8.
penambahan pengaturan pembuatan escrow account pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing;
9.
pelaksanaan pengawasan yang menggunakan sistem informasi yang terintegrasi yang disediakan dan/atau digunakan bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau instansi lain terkait yang dipandang perlu;
10.
pengaturan kembali pengenaan sanksi berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
11.
penambahan pengaturan kegiatan Ekspor yang dikecualikan dari ketentuan antara lain atas Ekspor yang dilakukan tidak dalam rangka untuk kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, yang tidak terdapat lalu lintas Devisa, dan imbal dagang berupa barter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 12.
kebijakan terhadap Eksportir yang sedang dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.