Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1964
TENTANG PENDAFTARAN IJAZAH DAN PEMBERIAN IZIN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER/DOKTER-GIGI/APOTEKER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan termaktub dalam Bab II dan III Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan perlu segera mengadakan peraturan mengenai pendaftaran ijazah dan pemberian izin untuk melakukan pekerjaan dokter/dokter-gigi/apoteker;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2.
Pasal-pasal 3, 4, 5, 6 dan 10 Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 79);
3.
Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 131);
4.
Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
Dengan membatalkan segala peraturan mengenai pendaftaran ijazah dan pemberian izin untuk menjalankan pekerjaan dokter/ dokter-gigi/apoteker;
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN IJAZAH DAN PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN PEKERJAAN DOKTER/DOKTER-GIGI/APOTEKER
BAB I
PENDATFARAN IJAZAH
Pasal 1
(1)
Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sesudah menerima ijazah sarjana kesehatan yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, menyampaikan ijazah (asli) tersebut kepada Departemen Kesehatan di Jakarta untuk didaftar.
(2)
Bagi sarjana kesehatan yang datang dari luar Negeri dan memiliki ijazah dari suatu Fakultas di luar Negeri pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) dilakukan dalam waktu satu bulan setelah tiba di Indonesia.
(3)
Menteri Kesehatan dapat mengadakan pendaftaran ulangan berkala.
Penjelasan Pasal:
Ayat 1:Sekalipun pada instansi-instansi lain diadakan juga pendaftaran tenaga sarjana (umpamanya oleh Dewan Penempatan Sarjana), namun masih diperlukan oleh Departemen Kesehatan adanya pendaftaran khusus mengenai sarjana kesehatan, yang merupakan sebagian daripada registrasi seluruh tenaga kesehatan. Ayat 2:Pada pendaftaran ijazah dari suatu Fakultas di Luar Negeri dapat dilakukan penilaian, apakah ijazah tersebut dapat dianggap sama mutu-nilainya dengan ijazah sarjana kesehatan di Indonesia. Ayat 3 :Cukup jelas.
Pasal 2
Menteri Kesehatan dapat menetapkan Instansi-instansi Kesehatan di Daerah untuk menyelenggarakan pendaftaran yang dimaksudkan dalam pasal 1.
Penjelasan Pasal:
Universitas yang menghasilkan sarjana kesehatan kian tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Maka dari itu pendaftaran sarjana kesehatan, yang sampai kini diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, harus dapat diserahkan kepada Instansi-instansi Daerah tertentu.
Pasal 3
Pendaftaran ijazah sarjana kesehatan diselenggarakan pada sebuah buku register, di mana tercatat nomor pendaftaran dan keterangan-keterangan lain yang bertalian dengan pendaftaran tersebut.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Setelah ijazah yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini didaftar pada buku register, kepada sarjana kesehatan yang berkepentingan diberikan surat keterangan bahwa ijazahnya telah terdaftar.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PEMBERIAN IZIN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN
Pasal 5
Untuk memperoleh izin buat menjalankan pekerjaan dokter/ dokter-gigi/apoteker diwilayah Negara Indonesia, sarjana kesehatan yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan.
Penjelasan Pasal:
Pasal ini tidak mengurangi kekuatan daya-hukum ijazah dokter/dokter-gigi/apoteker yang diberikan oleh fakultas-fakultas yang bersangkutan. Dengan diharuskannya memperoleh izin dari Menteri Kesehatan dapat dihindarkan kejadian seperti demikian. Seorang pemilik ijazah dokter yang buta menjalankan praktek dokter dan sebagainya. Selain daripada itu norma-norma susila kedokteran, yang tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mendapat perlindungan dari Menteri Kesehatan berdasarkan pasal ini.
Pasal 6
Kepada sarjana kesehatan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan physik dan mental dan yang ijazahnya telah terdaftar dan sebagainya, oleh Menteri Kesehatan diberikan surat keterangan bahwa ia mendapat izin untuk melakukan pekerjaan dokter/dokter-gigi//apoteker diwilayah Negara Indonesia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
PEMBERIAN IZIN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN
Pasal 7
(1)
Kepada dokter/dokter-gigi/apoteker yang memiliki surat keterangan ijazah terdaftar yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan surat izin menjalankan pekerjaan dokter/dokter-gigi/apoteker di wilayah Negara Indonesia yang dimaksudkan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, oleh Inspektur Kesehatan dapat diberikan izin untuk menjalankan pekerjaan dokter/dokter-gigi/apoteker selaku swasta perseorangan di samping tugas pekerjaannya pada Pemerintah, Badan Swasta dan sebagainya.
(2)
Izin untuk menjalakan pekerjaan dokter/dokter-gigi/apoteker selaku swasta perseorangan semata-mata, tanpa tugas fungsi lain, diberikan oleh Menteri Kesehatan.
Penjelasan Pasal:
Ayat 1 :Dalam membimbing tenaga kesehatan kearah tugas fungsinya di dalam Masyarakat Sosialis, masih diperlukan waktu peralihan, dimana karyawan kesehatan tertentu masih diperbolehkan menjalankan pekerjaannya selaku swasta-perseorangan. Ayat 2:Melakukan pekerjaan selaku dokter/dokter-gigi/apoteker semata-mata sebagai suatu (per)usaha(an) yang bersifat swasta-perseorangan perlu akan pengawasan dari pusat agar terjamin penunaian fungsi sosialnya.
Pasal 8
(1)
Untuk memperoleh izin yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1) dokter/dokter-gigi/apoteker yang berkepentingan mengajukan surat permohonan kepada Inspektur Kesehatan/Propinsi di mana ia bertempat tinggal.
(2)
Untuk memperoleh izin yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (2) dokter/dokter-gigi/apoteker yang berkepentingan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Kesehatan.
(3)
Surat permohonan tersebut diatas disertai dengan surat- surat keterangan lain, umpamanya: keterangan tentang berkelakuan baik, keterangan dari Instansi, dimana ia bekerja atau telah bekerja dan sebagainya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
(1)
Kepada dokter/dokter-gigi/apoteker yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1) oleh Inspektur Kesehatan dapat diberikan keterangan bawha ia mendapat izin untuk melakukan pekerjaan dokter/dokter-gigi/apoteker selaku swasta-perseorangan di samping tugas pekerjaannya pada Pemerintah, Badan Swasta dan sebagainya.
(2)
Dalam Surat izin bagi dokter/dokter-gigi/apoteker yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini yang diberikan oleh Menteri Kesehatan, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
a.
Daerah tempat dimana pekerja dokter/dokter-gigi/apoteker selaku swasta-perseorangan akan dijalankan.
b.
Jangka waktu berlakunya izin untuk menjalankan pekerjaan dokter/dokter-gigi/apoteker selaku swasta-perseorangan (selama-lamanya 5 tahun).
Penjelasan Pasal:
Ayat 1:Cukupjelas, Ayat 2:Berdasarkan ayat (2) ini, Menteri Kesehatan dapat menjamin penyebaran dokter/dokter-gigi/apoteker yang bekerja dalam bentuk usaha swasta-perseorangan, secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 10 dan 11, Cukup jelas.
Pasal 10
Atas permohonan yang berkepentingan oleh Menteri Kesehatan dapat diberikan perpanjangan waktu berlakunya surat izin menjalankan pekerjaan dokter/dokter-gigi/apoteker selaku swasta-perseorangan yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (2) tersebut.
BAB IV
PEMBERIAN IZIN BERSYARAT/PENOLAKAN
Pasal 11
Menteri Kesehatan dapat menolak permohonan yang dimaksudkan dalam pasal 1, 5 dan 7 Peraturan Pemerintah ini, atau memberikan izin bersyarat kalau:
a.
dokter/dokter-gigi/apoteker yang berkepentingan melakukan atau telah melakukan sesuatu perbuatan pidana;
b.
melakukan atau telah melakukan perbuatan yang melanggar susila kedokteran/kedokteran-gigi/keparmasian;
c.
kesehatan-physik maupun mental terganggu sehingga ia tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
d.
membuat kesalahan-kesalahan teknis dalam bidang tugas/pekerjaan yang berbahaya;
e.
melakukan hal-hal yang membahayakan kepentingan umum.
Pasal 12
Menteri Kesehatan dapat mendengar pertimbangan Dewan Pelindung Susila Kedokteran atau Instansi-instansi lain yang dianggap perlu, dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal 11 tersebut. BAB V. PASAL PERALIHAN.
Penjelasan Pasal:
Dengan pasal ini terjaminlah, bahwa pemberian izin bersyarat atau penolakan permohonan hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang obyektif dan wajar. Pasal 1 3, 14 dan 15. Cukup jelas. --------------------------------
BAB V
PASAL PERALIHAN
Pasal 13
(1)
Dalam waktu setahun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dokter/dokter-gigi/apoteker yang ijazahnya terdaftar dan memperoleh izin menjalankan pekerjaan dokter/dokter-gigi/apoteker menurut peraturan yang lama harus sudah memiliki surat keterangan yang dimaksudkan dalam pasal 4, 6 dan 9 dari pada Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Bagi dokter/dokter-gigi/apoteker di luar Jawa jangka waktu dalam ayat (1) pasal ni ditetapkan 18 (delapan belas) bulan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah mengenai pendaftaran ijazah dan pemberian izin menjalankan pekerjaan dokter/dokter-gigi/apoteker".
Pasal 15
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya,
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1964
Pd.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dr. SUBANDRIO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1964
WAKIL
SEKRETARIS NEGARA,
SANTOSO
Brig. Jend. TNI
Penjelasan Umum
Sebagaimana diterangkan dalam konsideran Peraturan Pemerintah ini bermaksud menetapkan prosedure pelaksanaan Undang- undang tentang Tenaga Kesehatan mengenai pendaftaran ijazah dan pemberian izin melakukan pekerjaan dokter/dokter-gigi/apoteker. Dalam pada itu Undang-undang tentang Tenaga kesehatan menghendaki bukan saja suatu pelaksanaan administratif semata-mata, akan tetapi jiwa Undang-undang Pokok Kesehatan yang membimbing tenaga kesehatan ke arah tugasnya di dalam suatu Masyarakat Sosialis, hendaknya disalurkan juga dalam peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut. Maka dari itu Peraturan mengenai pendaftaran dan pemberian izin yang lama harus diganti dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang Pokok Kesehatan dan Undang-undang Tenaga Kesehatan.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
07 Okt 2026
Data Petinggi Pinjaman Daring Disebarkan Warganet, Platform Tetap Harus Bertanggung Jawab
Data pribadi petinggi perusahaan pinjaman daring kini ikut disebarkan di media sosial sebagai balasan atas teror penagihan yang dialami debitur. OJK meminta masyarakat tidak ikut menyebarkannya, karena larangan dalam UU Pelindungan Data Pribadi berlaku bagi setiap orang.
BPOM Bongkar Gudang Kosmetik dan Suplemen Ilegal Senilai Rp25 Miliar di Tangerang
BPOM menyita sekitar 459 ribu keping kosmetik, obat bahan alam, dan suplemen impor ilegal senilai Rp25 miliar dari sebuah gudang di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Produk itu dijual seluruhnya lewat lokapasar, dan satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 yang untuk pertama kalinya memberi payung hukum atas peredaran obat bebas dan obat bebas terbatas di ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. Regulasi ini mewajibkan seluruh fasilitas memiliki izin berusaha, penanggung jawab bersertifikat, dan menyelesaikan adaptasi paling lambat 17 Oktober 2026.
MK Tolak Seluruh Gugatan Dharma Pongrekun atas UU Kesehatan
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan mantan Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun melalui Putusan Nomor 172/PUU-XXIV/2026, yang dibacakan Senin (29/6/2026). Dengan putusan ini, ketentuan mengenai penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah, kewajiban pelaporan warga, serta ancaman sanksi pidananya dinyatakan tetap berlaku.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
