Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan Dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia, memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Prinsip penting dalam negara hukum salah satunya adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Independensi lembaga kekuasaan kehakiman telah diwujudkan melalui reformasi peradilan, salah satunya adalah pemberlakuan sistem satu atap.
Pemberlakuan sistem satu atap mengakibatkan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan tidak lagi berada di bawah kekuasaan pemerintah, melainkan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan.
Pengalihan kekuasaan di lingkungan Peradilan Militer dilakukan dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia serta masyarakat yang membutuhkan keadilan. Pembentukan 2 (dua) Pengadilan Militer Tinggi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan geografis dan memastikan keadilan dapat diakses secara lebih merata di berbagai wilayah Indonesia, terutama di kawasan tengah dan timur Indonesia.
Berdasarkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, pembentukan 2 (dua) Pengadilan Militer Tinggi yang baru ini diharapkan berdampak positif pada akses terhadap keadilan bagi para pencari keadilan, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, serta mengurangi beban kerja Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya yang memiliki wilayah hukum yang sangat luas dan beban perkara yang tinggi. Dari sisi kelembagaan, keberadaan 2 (dua) Pengadilan Militer Tinggi yang baru di wilayah tersebut diharapkan dapat memberikan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik terhadap Pengadilan Militer di daerah terkait.
Adapun materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:
a. kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar;
b. pelimpahan perkara dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan ke Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan dari Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya ke Pengadilan Militer Tinggi V Makassar;
c. penyediaan lahan oleh Pemerintah Daerah; dan
d. pendanaan pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran Mahkamah Agung.