Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1955
TENTANG CARA PENGGUNAAN UANG OPSENTEN ATAS BEA-KELUAR ATAS KARET RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dianggap perlu untuk menetapkan peraturan tentang penggunaan uang opsenten atas bea-keluar atas karet rakyat yang dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 65) jis. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 65), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 16), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 20)dan Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. 6);
Mengingat
:
1.
pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 85), Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 65), Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 20) dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. 6);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
Dengan membatalkan semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini,
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CARA PENGGUNAAN UANG OPSENTEN ATAS BEA-KELUAR ATAS KARET RAKYAT
Pasal 1
Opsenten atas bea-keluar atas karet rakyat yang gdipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 85) jis. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 65), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No.16), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1954(Lembaran Negara1954No.20), sepanjangbelum dipergunakan sesuai engan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut, dan opsenten atas bea-keluar atas karet rakyat yang dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. untuk seluruhnya diserahkan kepada Dewan Pengurus termaksud daiam pasal 2 ayat (2) 85) junctoPeraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 85) juncto Peraturan Pemrintah No. 43 tahun i952 (Lembaran Negara 1952 No. 65) untuk membiayai usaha-usahanya di iapangan perbaikan mutu karet rakyat serta produksinya dan usaha-usahanya lain untuk menaikkan pendapat rakyat yangdapat diperoiehnya dari perusahaan karetnya.
Pasal 2
Sekurang-kurangnya 60% dari pada hasi1 pemungutan uang-opsenten oleh Dewan Pengurus itu digunakan untuk'membiayai usaha-usahanya termaksud dalam pasal 1 yang khusus ditujukan kepada kepentingan karet-rakyat setempat di Propinsi-propinsi dan sebanyak-banyaknya 4o% digunakan untuk membiayai usaha-usahanya itu yang ditujukan kepada kepentingan karet rakyat pada umumnya.
Pasal 3
Uang-opsenten termaksud dalam pasal 1 tidak digunakan untuk membiayai usaha-usaha yang menurut sifatnya adalah usaha-usaha yang pada umumnya selayaknya menjadi tugas Pemerintah di lapangan perbaikan karet rakyat.
BAB IV
PERBAIKAN KARET RAKYAT
Pasal 4
Dewan Pengurus termaksud dalam Pasal 1 menjalankan kewajibannya menurut suatu rencana kerjayang harus mendapat persetujuan Menteri Pertanian terlebih dahulu.
BAB V
PERSETUJUAN MENTERI PERTANIAN TERLEBIH DAHULU
Pasal 5
(1)
Penyelenggaraan usaha-usaha Dewan Pengurus tersebut yang ditujukan kepada kepentingan karet rakyat setempat di Propinsi-propinsi dapat diserahkan kepada badan-badan yang kini telah dibentuk oleh Pemerintah Propinsi, khusus untuk menjalankan usaha-usaha bagi kepentingan karet rakyat.
(2)
Usaha-usaha yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dibiayai oleh Dewan Pengurus tersebut dalam_pasai1.
(3)
Dalam hal termaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini badan-badan yangdibentuk oleh Pemerintah Propinsi itu diwajibkan mengindahkan dan melaksanakan segala petunjuk dari Dewan Pengurus itu pertanggungan-jawab tentang pemakaian uang yang_diterimanya berdasarkan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini.
BAB VI
PERSETUJUAN MENTERI PERTANIAN TERLEBIH DAHULU
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan' Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 1955.
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEKARNO
Menteri Pertanian
ttd.
SADJARWO
Ditetapkan
pada tanggal 9 Juni 1955.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
08 Okt 2026
Polri Telusuri Unsur Pidana 25 Merek Beras Fortifikasi yang Tak Sesuai Label
Kementerian Pertanian bersama Bareskrim Polri dan Satgas Pangan menelusuri dugaan tindak pidana dalam peredaran 25 merek beras fortifikasi yang kandungan gizinya tidak sesuai label, dengan target penetapan tersangka dalam satu hingga dua bulan. Izin edar merek-merek tersebut diminta dicabut, produknya ditarik dari pasar, dan Kementan menaksir potensi kerugian konsumen mencapai Rp89 triliun.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026. Langkah ini mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Pengawasan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi yang nyata. Barang yang tetap diperdagangkan meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
