Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1958
TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 1954 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 NO. 107) TENTANG PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT. PENGUBAHAN.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
Bahwa dalam rangka usaha menyempurnakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No.107) dianggap lebih tepat, jika penyelenggaraan segala sesuatunya diserahkan kepada Menteri, Pelayaran;
"Bedrijfsreglementeringsverordening Veembedrijven 1935 Il"(StbI. 1035No.313 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran-Negara tahun 1951No.73);
3.
Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954No.107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.97);
MEMUTUSKAN:
peraturan pemerintah untuk mengubah peraturan mengenai perusahaan muatan kapal laut (peraturan pemerintah no.61 tahun 1954); sebagai berikut
:
Pasal I
Dalam menyelenggarakan Peraturan Pemerintah NO.61 tahun 1954 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan"Menteri" dalam pasal 1, ayat I sub i dan pasal 7, ayat 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1957 (Lembaran–Negara tahun 1957 No.97) menjadi Menteri Perindustrian, diubah lagi, yaitu :"Menteri Pelayaran".
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret1958.
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEKARNO.
Menteri Perindustrian,
f. J.INKIRIWANG.
Menteri Pelayaran,
MOH.NAZIR
Diundangkan
pada tanggal 27 Maret 1958.
Menteri Kehakiman,
g. A.MAENGKOM
PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH
No.15 Tahun 1958
tentang
PERUBAHANPERATURAN PEMERINTAHNo.61 Tahun 1954No.107)
TENTANG
PERATURANMENGENAIPERUSAHAANMUATANKAPALLAUT.
Sesuai dengan perkembangan perusahaan-perusahaan muatan kapal laut yang
lapangan usahanya sangat erat hubungannya dengan perusahaan-perusahaan pelayaran
yang banyak sangkut-pautnya dengan dinas-dinas Kementerian Pelayaran dipelabuhan-
pelabuhan, maka adalah lebih tepat, jika penyelenggaraan segala sesuatunya diserahkan
kepada Menteri Pelayaran.
Satu dan lain adalah sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional Pelayaran
yang diselenggarakan di Tugu pada tanggal 16- 18 Nopember 1957 serta Musyawarah
Nasional Pembangunan yang dilangsungkan di Jakarta dari tanggal 25 Nopember sampai
tanggal 4 Desember 1957, setelah membahas persoalannya secara mendalam.
Termasuk Lembaran-Negara No.27 tahun 1958.
Diketahui
Menteri Kehakiman
ttd.
g. A.MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARATAHUN 1958NOMOR 27DANTAMBAHAN LEMBAR
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
07 Okt 2026
Kemenhub Ungkap Alasan Ojol Masuk Kategori Transportasi Umum dalam RUU LLAJ
Kemenhub memasukkan ojek daring (ojol) ke kategori transportasi umum dalam RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ dengan alasan keselamatan dan untuk menutup kekosongan hukum yang sudah berlangsung sejak 2015. RUU ini juga akan memuat bab baru tentang angkutan berbasis platform digital, termasuk hak dan kewajiban aplikator, tarif, serta kuota.
Kejagung Jerat PT CNI dan Eks Sekjen ESDM dalam Kasus Korupsi Nikel Rp401 Miliar
Kejaksaan Agung menetapkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dan empat orang, termasuk mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Mochamad Teguh Pamudji, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020. Perkara ini bermula dari ekspor nikel tanpa pemenuhan kewajiban pasar dalam negeri (DMO) menggunakan dokumen uji kadar yang direkayasa, dengan kerugian negara sekitar Rp401,65 miliar menurut perhitungan BPKP.
Direksi Perusahaan Angkutan Umum Wajib Lulus Asesmen Keselamatan Mulai Oktober 2026
Kemenhub mewajibkan direksi perusahaan angkutan umum, terutama direktur operasi, lulus asesmen dan mengantongi sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU). Aturan ini ditargetkan berlaku paling lambat pekan kedua Oktober 2026.
Karhutla Ganggu Penerbangan, Maskapai yang Menanggung Kerugiannya?
Karhutla di Kalimantan turut mengganggu penerbangan akibat kabut asap yang menyebabkan penundaan hingga pembatalan. Maskapai dapat terbebas dari ganti rugi tertentu jika gangguan disebabkan faktor cuaca, namun tetap memiliki kewajiban terhadap penumpang. Sehingga dalam kasus Karhutla maskapai tidak dapat dimintain pertanggungjawaban atas pembatalan penerbangan.
GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026
GoTo (Gojek) dan Grab Indonesia mengumumkan pada 23 Juni 2026 bahwa pembatasan potongan komisi maksimal 8% untuk pengemudi ojek online roda dua akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan "skema 8:92" ini menuai dukungan pengemudi dan DPR, namun ditolak sebagian pelaku industri yang menilai pembatasan tersebut berisiko mengubah model bisnis secara drastis.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
