Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1951

Menurut pasal 11'Ijkordonnantie 1949'(Staatsblad 1949 No. 175) untuk tera, pengesahan pada tera-ulangan, menjustir dan pekerjaan pemeriksaan khusus dipungut biaya berdasarkan suatu tarip yang ditetapkan menurut'regiringsverordening'.

Hingga kini berlaku tarip uang tera seperti termaktub dalam pasal 3'Ijkverordening 1949'(Staatsblad 1949 No. 176).

Sudah lama dirasakan bahwa terhadap tarip itu harus diadakan perubahan-perubahan karena:

a. Dasar tarip itu kurang tepat a.l. kewajiban Jawatan Tera ialah mengerjakan pemeriksaan yang bersifat verificatie tidak dihargai(gewaardeerd) seperti semestinya;

b. Adanya perbedaan penghargaan terhadap pekerjaan dimaksud di atas, walaupun pada hakekatnya pekerjaan itu sama;

c. Tarip tersebut dalam susunannya agak gedifferentieerd hingga pembukuan-pembukuan dalam daftar-daftar register membutuhkan banyak waktu;

d. Jumlah-jumlah yang tercantum dalam tarip tadi tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

Berhubung dengan semua itu, dalam melaksanakan perubahan-perubahan itu dipikirkan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengadakan dasar baru, di mana dapat diperlihatkan penghargaan yang seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan;

b. Meniadakan perbedaan antara biaya pengesahan dan pembatalan pada tera;

c. Menyusun kembali pembagian dalam golongan terhadap benda-benda khusus yang mengenai ukuran panjang, takaran dan anak timbangan demikian rupa, sehingga ada perbedaan yang nyata antara benda-benda yang lazim dipakai oleh pedagang-pedagang kecil dan benda-benda yang hanya dipergunakan oleh pedagang-pedagang besar atau perusahaan-perusahaan;

d. Berhubung dengan posisi mata uang Republik Indonesia dewasa ini menaikkan jumlah dari tarip lama seluruhnya dengan pedoman dua kali dari semula, dengan pertimbangan kenaikan itu sedapat mungkin tidak dilakukan penuh terhadap benda-benda yang lazim dipergunakan oleh pedagang kecil;

e. Menaikkan jumlah-jumlah untuk menjustir karena pekerjaan demikian hakekatnya pekerjaan pemeriksaan ulangan karena setelah suatu benda pada pemeriksaan dalam tingkatan pertama terdapat tidak baik, kemudian diperbaiki, harus diuji kembali;

f. Pemungutan surut karena kesulitan-kesulitan administratief tidak dapat dikerjakan, dan peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1951.