Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1947
TENTANG MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA LUAR BIASA DI PURWAKARTA, SUKABUMI, SIBOLGA DAN KOTARAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk mempermudah langsungnya pengadilan tentara dibeberapa daerah Indonesia, berhubung dengan keadaan sekarang, perlu diadakan pengadilan tentara luar biasa;
Mengingat
:
1.
Pasal 22 Undang-undang Nomor 7-1946 tentang Peraturan Pengadilan Tentara dan Peraturan Pemerintah Nomor 5-1946;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN TENTANG MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA LUAR BIASA DI PURWAKARTA, SUKABUMI, SIBOLGA DAN KOTARAJA
Pasal 1
Untuk sementara waktu diadakan Mahkamah Tentara Luar Biasa yang bertempat-kedudukan di Purwakarta, Sukabumi, Sibolga dan Kotaraja.
(1)
Untuk sementara waktu diadakan Mahkamah Tentara Luar Biasa yang bertempat-kedudukan di Purwakarta, Sukabumi, Sibolga dan Kotaraja.
Penjelasan: Tidak membutuhkan penjelasan.
(2)
Jikalau keadaan daerah memaksa, opsir tentara tertinggi dalam daerah Karesidenan Jakarta, Karesidenan Bogor, Karesidenan Tapanuli dan Karesidenan Aceh, untuk daerahnya masing-masing dapat memindahkan tempat kedudukan Mahkamah Tentara Luar Biasa.
Penjelasan: Tidak membutuhkan penjelasan.
Penjelasan Pasal:
Tidak membutuhkan penjelasan.
Pasal 2
Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sukabumi, Sibolga dan Kotaraja meliputi seluruh Karesidenan masing-masing dengan beberapa pengecualian.
(1)
Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sukabumi meliputi seluruh Karesidenan Bogor. Kecuali: daerah Tangerang; daerah Kawedanan Kebayoran, dari Kabupaten Jatinegara.
Penjelasan: Cukup jelas.
1.
daerah Tangerang;
Penjelasan: Cukup jelas.
2.
daerah Kawedanan Kebayoran, dari Kabupaten Jatinegara.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sukabumi meliputi seluruh Karesidenan Bogor, kecuali dari daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
dari daerah Kabupaten Bogor: daerah Kawedanan Bogor; daerah Kawedanan Jasinga; daerah Kawedanan Leuwiliang.
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
dari daerah Kabupaten Sukabumi: daerah Kawedanan Cicurug; daerah Kawedanan Cibadak; daerah Kawedanan Pelabuhanratu.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sibolga meliputi seluruh daerah Karesidenan Tapanuli.
Penjelasan: Tidak membutuhkan penjelasan.
(4)
Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Kotaraja meliputi seluruh daerah Karesidenan Aceh.
Penjelasan: Tidak membutuhkan penjelasan.
Penjelasan Pasal:
Daerah hukum mahkamah Tentara Luar Biasa di Serang tetap seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 5-1946. Sekarang ini, daerah hukum Mahkamah Tentara di Garut dikurangi dengan daerah-daerah yang ditunjuk menjadi daerah hukum Mahkamah Tentara Luar biasa di Serang, dikurangi lagi dengan bagian-bagian yang merupakan daerah hukum Mahkamah Luar Biasa di Purwakarta dan Sukabumi, sehingga daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Garut meliputi hanya sebagian daerah Karesidenan Priangan yang meliputi seluruh daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.
Pasal 3
Dengan menyimpang daripada yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dalam Ketetapan tanggal 16 Juli tahun 1946 No. A/46/1946 dibawah A No. 1 dan 10, untuk sementara waktu daerah-daerah yang ditunjuk dalam pasal 2 sebagai daerah hukum mahkamah Tentara Luar Biasa di Purwakarta dan di Sukabumi dikeluarkan dari daerah hukum Mahkamah Tentara di Garut; daerah-daerah yang ditunjuk dalam pasal 2 sebagai daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sibolga dan di Kotaraja dikeluarkan dari daerah hukum Mahkamah Tentara di Pematang Siantar.
a.
daerah-daerah yang ditunjuk dalam pasal 2 sebagai daerah hukum mahkamah Tentara Luar Biasa di Purwakarta dan di Sukabumi dikeluarkan dari daerah hukum Mahkamah Tentara di Garut;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
daerah-daerah yang ditunjuk dalam pasal 2 sebagai daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sibolga dan di Kotaraja dikeluarkan dari daerah hukum Mahkamah Tentara di Pematang Siantar.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Dengan berlakunya Ketetapan Menteri Pertahanan tanggal 16/17-1946 No. A/46/1946 yang memuat perubahan daerah hukum Mahkamah Tentara di Garut dan Mahkamah Tentara di Cirebon, maka daerah hukum Mahkamah Tentara di Garut diperluas sehingga meliputi seluruh daerah Karesidenan Priangan.
Pasal 4
Mahkamah Tentara Luar Biasa terdiri atas seorang ahli hukum sebagai Ketua, 2 orang opsir tentara sebagai anggota, seorang jaksa sebagai Jaksa Tentara dan seorang Panitera.
Penjelasan Pasal:
Sama dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 5-1946.
Pasal 5
Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Purwakarta, Sukabumi, Sibolga dan Kotaraja masing-masing adalah Ketua, Panitera dan Kepala Kejaksaan Pengadilan Negri di daerah tersebut.
a.
Ketua dan Panitera Pengadilan Negri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negri di Purwakarta, masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Purwakarta.
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Sukabumi, masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sukabumi.
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Sibolga, masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sibolga.
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Kotaraja, masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Kotaraja.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Sama dengan pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 5-1946. Diperingatkan disini pada hak/kewajiban Menteri Kehakiman untuk menunjuk pejabat-pejabat pada Mahkamah Tentara menurut pasal 15 Undang-undang No. 7-1946.
Pasal 6
Dua orang opsir tersebut dalam pasal 4 ditunjuk oleh opsir tertinggi yang tersebut dalam pasal 1 ayat 2.
Penjelasan Pasal:
Berbeda dengan pasal 16(2) jo 17(3) Undang-undang No. 7 Peraturan Pemerintah No. 5-1946.
Pasal 7
Dalam hal Ketua atau Jaksa Tentara berhalangan, maka ia diwakili oleh opsir tertinggi yang termasuk dalam pasal 1 ayat 2. Dalam hal Panitera berhalangan, maka ia diwakili oleh seorang pegawai yang bisa mewakilinya pada Pengadilan Negeri atau oleh orang lain atas petunjuk Ketua.
(1)
Dalam hal Ketua atau Jaksa Tentara berhalangan, maka ia diwakili oleh opsir tertinggi yang termasuk dalam pasal 1 ayat 2.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Dalam hal Panitera berhalangan, maka ia diwakili oleh seorang pegawai yang bisa mewakilinya pada Pengadilan Negeri atau oleh orang lain atas petunjuk Ketua.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Sama dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 5-1946.
Pasal 8
Dalam daerah hukumnya Tentara Luar Biasa menjalankan segala kekuasaan dan kewajiban Mahkamah Tentara.
Penjelasan Pasal:
Sama dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 5-1946.
Pasal 9
Atas keputusan Mahkamah Tentara Luar Biasa ada kemungkinan pemeriksaan-kedua oleh mahkamah Tentara Agung.
Penjelasan Pasal:
Sama dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 5-1946.
Pasal 10
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1947.
Penjelasan Pasal:
Tidak membutuhkan penjelasan.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEKARNO
Menteri Pertahanan.
ttd.
AMIR SJARIFOEDDIN
Diumumkan pada tanggal 14 Maret 1947.
Sekretaris Negara,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO
Penjelasan Umum
1. Untuk melancarkan penyelenggaraan pengadilan tentara dibeberapa daerah, dan dalam hal tersebut mengingat pada soal perhubungan dalam daerah-daerah hukum Mahkamah Tentara masing-masing, pun juga pada keamanan dalam daerah-daerah tersebut, maka dianggap perlu untuk mengadakan beberapa Mahkamah Tentara Luar Biasa baru yaitu di Purwakarta, Sukabumi, Sibolga dan di Kotaraja.
2. Pada hakekatnya Peraturan Pemerintah yang mengatur hal Mahkamah Tentara Luar Biasa dapat menyimpang dari Undang-undang No. 7-1946 (Undang-undang tentang Peraturan Pengadilan Tentara) hanya dalam susunan pengadilan haja, sedang dalam hak atau kekuasaan dan kewajiban mengadili (kompetensi), cara mengadili pemberian pangkat militer (pangkat tituler) maka Undang-undang No. 7 tsb. tetap berlaku buat Mahkamah Tentara Luar Biasa. Berhubung dengan penyimpangan seperti yang dimaksud diatas, maka diperingatkan disini pada kekuasaan dan kewajiban opsir tentara tertinggi dalam daerah karesidenan yang bersangkutan.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
08 Okt 2026
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
