Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 1963 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara Dan Tugas Pengadilan-Pengadilan Sipil Dan Kejaksaan Di Propinsi Irian Barat.

Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabaru dan alat Penuntut Umm padanya;

Semua Pengadilan Negeri UNTEA yang ada di Irian Barat dan alat Penuntut Umum padanya;

Semua Politiegerecht yang ada di Irian Barat dan alat Penuntut Umum padanya,

satu Pengadilan Tinggi di Kotabaru yang daerah hukumnya meliputi daerah-daerah hukum Pengadilan-pengadilan Negeri di Propinsi Irian

satu Pengadilan Negeri ditiap tempat dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b dihapuskan Pengadilan Negeri UNTEA, yang daerah hukumnya meliputi daerah-daerah hukum Pengadilan Negeri UNTEA yang bersangkutan;

DisampingF Pengadilan Tinggi di Kotabaru, dibentuk satu Kejaksaan Tinggi di Kotabaru, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi;

Disamping tiap Pengadilan Negeri, dibentuk satu Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Menteri/Jaksa Agung dapat membentuk Cabang-cabang Kejaksaan Negeri ditempat-tempat ibukota Karesidenan yang tidak menjadi tempat kedudukan Kejaksaan Negeri;

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam sub A, B dan C. Aturan Peralihan dari Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951 berlaku bagi peradilan di Propinsi Irian Barat.

Untuk dapat melakukan ketentuan dalam ayat (1) diatas, Panitera Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabaru harus menyerahkan selekas-lekasnya segala perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang dan segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Pengadilan Tinggi di Kotabaru.

Arsip, uang dan barang-barang inventaris Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabaru oleh Paniteranya harus selekas-lekasnya diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi di Kotabaru. d. (1) Segala perkara tingkat pertama, yang ada pada Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabaru pada saat peraturan ini mulai berlaku diselesaikan oleh Pengadilan Negeri di Kotabaru menurut hukum acara yang berlaku untuk-Pengadilan Negeri itu. (2) Untuk dapat melakukan ketentuan dalam ayat (1) diatas. Panitera Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabaru harus selekas-lekasnya menyerahkan perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang, segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Pengadilan Negeri itu. e. Segala perkara yang ada saat peraturan ini mulai berlaku telah ada pada Pengadilan Negeri UNTEA dan Politiegerecht diselesaikan oleh Pengadilan Negeri yang dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf b, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri UNTEA dan Politiegerecht yang bersangkutan. (2) Untuk dapat menjalankan ketentuan dalam ayat (1) diatas, Hakim-hakim yang mengepalai Pengadilan-pengadilan tersebut diatas harus mengirimkan selekas-lekasnya segala perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang dan segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Pengadilan Negeri tersebut dalam ayat (1). (3) Arsip, uang dan barang-barang inventaris dari Pengadilan Negeri UNTEA dan Politiegerecht itu beserta barang bukti yang ada padanya, oleh Hakim yang mengepalai Pengadilan itu harus selekas-lekasnya diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. f. Segala perkara, pekerjaan dan tanggung-jawab yang ada pada alat Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi di Kotabaru. (2) Segala perkara, pekerjaan dan tanggung-jawab yang ada pada alat Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri UNTEA dan Politiegerecht diserahkan kepada Kejaksaan yangbersangkutan, untuk diselesaikan menurut peraturan-peraturan yang berlaku. PASAL PENUTUP. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.

Segala perkara mengenai hal-hal yang termasuk kekuasaan mengadilan Mahkamah Agung yang pada saat peraturan ini mulai beriaku telah ada pada Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabaru diserahkan kepada Mahkamah Gung diJakarta untuk diselesaikan menurut peraturan yang berlaku. (2) Untuk dapat melakukan ketentuan dalam ayat (1) diatas, Panitera Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA tersebut harus mengirimkan selekas-lekasnya segala perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaaan sidang dan segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Mahkamah Agung.

Segala perkara yang dimintakan banding, yang pada saat peraturan ini mulai berlaku telah ada pada Pengadiian Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabau diserahkan kepada Pengadilan Tinggi di Kotabaru untuk diselesaikan menurut peraturan yang berlaku.