a.
Teknologi informasi dan komunikasi;
c.
llmu pengetahuan kelautan dan perikanan;
d.
Bioteknologi dan ilmu pengetahuan biomedis;
g.
Penanggulangan bencana;
h.
llmu pengetahuan teknologi dirgantara dan aplikasinya;
i.
llmu informasi geo-spasial;
k.
Material maju, termasuk nanoteknologi;
l.
Bidang-bidang lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak. Pasal 3 BENTUK-BENTUK KERJASAMA
m.
Para Pihak akan mendorong dan memfasilitasi kegiatan kerjasama dalam bentuk sebagai berikut: a) Pertukaran data dan informasi; b) Kunjungan dan pertukaran ilmuwan, ahli teknis dan peneliti; c) Penyelenggaraan seminar ilmiah, kursus pelatihan dan lokakarya, serta partisipasi para ahli dalam kegiatan tersebut; d) Transfer teknologi antara kedua negara; e) Pelaksanaan program-program dan proyek-proyek bersama atau terkoordinasi; f) Pengembangan kontak dan kerjasama antara lembaga pemerintah, universitas, pusat penelitian, lembaga, perusahaan sektor swasta, dan entitas lain dari kedua negara (selanjutnya disebut sebagai "entitas-entitas yang bekerjasama"); dan g) Bentuk-bentuk kerjasama lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
n.
Kegiatan kerjasama di bawah MSP ini harus didasarkan pada tanggung jawab bersama dan kontribusi yang adil dan bermanfaat, sepadan dengan penguasaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing yang dimiliki oleh Para Pihak. Pasal 4 BADAN PELAKSANA Kementerian Riset dan Teknologi, yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Departemen llmu Pengetahuan dan Teknologi, yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, bertindak sebagai badan pelaksana untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kerjasama di bawah MSP ini. Pasal 5 KOMITE BERSAMA
o.
Untuk tujuan pelaksanaan yang efektif dari MSP ini, Para Pihak akan membentuk Komite Bersama mengenai Kerjasama llmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut sebagai "Komite Bersama") terdiri dari wakil-wakil yang ditunjuk oleh para Pihak.
p.
Fungsi Komite Bersama untuk: a) Pertukaran informasi dan pandangan mengenai isu-isu kebijakan ilmiah dan teknologi; b) Mengidentifikasi area prioritas dan bentuk kegiatan kerjasama di bawah MSP ini; c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama di bawah MSP ini; d) Meninjau pelaksanaan kegiatan kerjasama di bawah MSP ini.
q.
Komite Bersama akan bertemu secara bergantian di Tiongkok dan di Indonesia pada waktu yang disepakati bersama oleh para Pihak.
r.
Dalam interval antara sesi Komite Bersama, penambahan atau perubahan dapat dilakukan untuk kegiatan kerjasama yang ada sebagaimana yang disepakati bersama oleh Para Pihak. Pasal 6 PELAKSANAAN Pengaturan pelaksanaan, yang meliputi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, topik dan sarana kegiatan kerjasama, kewajiban dan prosedur untuk transfer dan penggunaan peralatan dan dana yang terlibat dalam kegiatan kerjasama, pengaturan untuk akses ke sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait, dan isu lainnya yang relevan, untuk proyek-proyek kerjasama spesifik di MSP ini dapat dibahas dan ditentukan oleh entitas-entitas yang bekerja sama sebelum memulai proyek tersebut. Pengaturan pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan di masing-masing negara. listilah MSP ini akan berlaku untuk setiap pengaturan pelaksanaan. Pasal 7 PENGATURAN KEUANGAN
s.
Kegiatan kerjasama di bawah MSP ini harus tunduk pada ketersediaan dana.
t.
Biaya untuk kegiatan kerjasama di bawah MSP ini akan dibagi oleh para Pihak sebagaimana yang disepakati bersama. Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH MATERIAL
u.
Setiap Pihak wajib melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual dari Pihak lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di masing-masing negara dan konvensi serta perjanjian internasional yang negaranya telah terikat.
v.
Perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dalam kegiatan kerjasama akan diatur oleh ketentuan yang ditetapkan dalam pengaturan pelaksanaan yang spesifik dibahas dan ditentukan oleh kerja sama dengan pengawasan para Pihak, sebelum dimulainya kegiatan tersebut.
w.
Dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara dari para Pihak, dalam hal bahan penelitian yang digunakan dalam kolaborasi di bawah MSP ini perlu untuk ditransfer ke luar wilayah suatu Pihak ke Pihak lainnya, transfer dilakukan dengan menggunakan perjanjian alih material. Pasal 9 KERAHASIAAN Masing-masing Pihak tidak akan membocorkan atau mengirimkan informasi, data yang diterima dari Pihak lainnya dari kegiatan-kegiatan kerjasama kepada pihak ketiga tanpa izin resmi dari Pihak lainnya. Pasal 10 SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT Akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait termasuk, koleksi, konservasinya dan pertukaran sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dalam MSP ini akan diatur dalam perjanjian khusus. Pasal 11 FASILITASI KERJASAMA Setiap Pihak, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negaranya, harus melakukan semua langkah yang wajar dan menggunakan usaha terbaik, untuk memfasilitasi masuk dan keluar dari wilayahnya orang-orang, peralatan dan bahan dari Pihak lain yang terlibat atau digunakan dalam kegiatan kerjasama di bawah MSP ini. Pasal 12 KEGIATAN PERSONIL
x.
Orang yang terlibat dalam kegiatan kerjasama di bawah MSP ini harus menghormati hukum dan peraturan nasional dan integritas nasional dari negara tuan rumah, dan bertindak sesuai dengan tujuan MSP ini.
y.
Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dari Pasal ini harus bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah. Pasal 13 PERU BAHAN MSP ini dapat dimodifikasi atau diubah berdasarkan persetujuan bersama Para Pihak dengan pertukaran nota melalui saluran diplomatik. Pasal 14 PENYELESAIAN SENGKETA Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak. Pasal 15 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU dan KEABSAHAN
z.
MSP ini berlaku sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir yang disampaikan oleh salah satu Pihak mengkonfirmasikan bahwa prosedur internalnya untuk berlakunya MSP ini telah terpenuhi.
27.
MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu dua (2) tahun, dan selanjutnya wajib diperbaharui sesuai, kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik tentang keinginannya untuk mengakhiri MSP ini dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum tanggal kedaluwarsa.
28.
Penghentian MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek yang sedang berjalan dan program di bawah ini MSP yang belum sepenuhnya dijalankan pada saat penghentian MSP ini.
29.
Pada tanggal berlakunya MSP ini, Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kerjasama llmiah dan Teknologi yang ditandatangani pada 18 November 1994 menjadi tidak berlaku. DENGAN DISAKSIKAN, yang bertandatangan di bawah ini, atas dasar kuasa yang sah oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani MSP ini. DIBUAT di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 2011, dalam rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia, Tiongkok, dan lnggris, semuanya wajib mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi terhadap MSP ini teks bahasa lnggris yang berlaku. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Signed TEGUH RAHARDJO Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas lptek PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK Signed CAOJIANLIN Wakil Menteri llmu Pengetahuan dan Teknologi ~~~n~~~oo~m~~~A~~~oo~m f-t~tt71C~fpi)i (fft¥~ :\5jj{ fp It rt, w ]E # .fo oo ifk J1t .fo ':f 1¥ A ~ # ;fo oo iiJc Ht c IV- l'" r~ **" x:z -JJ , ) ~f#~.~*~~~~~*~OO~*£·~-~~~~*~~ Jk -o/- tlt :1 ~ 'ti ; ~~#~~~~~~OO!lt#~~~, ~~f~#~~-~~~* ~mf~*~*~~, -~~~~-¥~~~~~~~*~!!~~# fi"J i.XJf }k ~ ; ~~;/Jp~.¥_ ~ 00 .:tf*t-~{ft1~tlt~1f:; **~00~ ~ ~1-Jtlt~idf:~tJ!: it~ t~M~Dl'": ~-*" 13w *··~~~tlt§#~;tf-o/-$~~tlt·~~-~~7J.:tf#~«~ a'g~1fo ~ .::.*" ~1t:~~ ~-JJ~-~~tltW*~~~, .:tf!J-l'":tA«~*·~~: , 1-t ,t ii 1R #z ;;It; .:::., *~; .=_, ~~,fo).fa~*!-~; IZ!L ~#1.&.~#1~~*!-#z; 3i' ~~~; /, , 1l<Ak J!t ; 1: ' )Jz ilt ~ J! ; ;\., ~ f13J ##z ~ sm; +, mm1t~; +-, j!GJll:#;fl-, 'elA~~~*tkJ!t; + .:::. ' JX. jj iHf 1 ( fig ;ft 1it ~ ~ a'g % fp 0 ~-=-*- %1t~~ ,~jj--#~~~%~**~~~~:
30.
3 ( j~~ * ,fP 1-t I~';
31.
#~ ~c #zllt -v**o-T1f ~A..m. a'11t ~~ ~ 3t~i;
32.
~£1JF.#~ 1i}f-if%-, 1t1Jlll}I, fo -vJm 1i}fif %-, :#-~iltR -v -*.~ ~;
34.
~~~AA%-T1f~it~~J~~ §;
35.
1ft* JX_ jj fig jftc J1t :g:~ fl ' *- ~ ' 1i}f ~ t:p ,~, ' {)1 ,fq ' ,f~ ~ 1£- ~ .R ;ft ~$ftC~~M#"%~~fkJ")~~~~%~; ~.&.
36.
JX. jj iHf 1 ( a'g ;It 1it # #( 11-1t: Jf3 * 0 ~,*w~~~~T'~%~~~m£T~~~~~#~~n~~ •$~~m~, ~~~m•~,~-~~~0 ~~~w~#~oo•m~~~~~~*~' ~$A~#~oo•m m~#•~*~' ~~*w~~~~~~ff&~, ~~#·~~*~ ~l¥'-~~T'~%1t~iJJ 0 ~Ii.-*" 10t%~~~ ,~~~~~~*w~~~~~~~~~*~*~~Y#~%~ Jt*%~ffl% (J;ZT'~{lt- "J{Jt~%-")o ' J{Jt~%-JW.~j{IJT':
37.
3~Jftt # ~ ·~ ~ w ~ 1-t I~'*' JJ\1. I~ ;
38.
-1iftlft-*iff-~~~~T'%1t~~~vt;7t~ffi:~*IJ%~;
40.
W~-*wM'-~~~%~~~~~ff-~o '~~4~~~~-~~~~~~~~~*'~00*ffo rm, ~~%-1*%-M fSJ, ~~~ I5J ~, PT.xt~~ ~%1t~~1if1t3f~ Jt; ~1~~0 ./\*- ~~ ~*W-M~~~T', ~~%~~~~~~~~%~~§~, ~~ ff-~~§~~~~' ~~~~ili~~f%~~~~±-~%~, ~ u~~m%~~~~*~~~~~~~~&~~~~~~.a••~ ~~*0~ *1~#f.~oi, R:£~p !V-&;}t1~tg) **Eo ~ § ~ '#::~~~pfiL:il11 ~~~ff~*·*~o*W-M~~~~*·*~mf~~~~~~o •-t*- JQt~~~f *~-~~~T'~%~~~--~~~~~~~~~~~0 =·**·~~~T'~%~~~~-~~,~~~~ ~~-~~ *# ~ ij<_f_g 0 .;\. *- ~if{F ~5ft1 #*~-t, l ~~~--~~~~~ff*·*~&~A~~~~~,*~~ ~~ ~ G~Jt±pg~~oiJ{FifXo .%~~~~F~~~*Ftx,~~~~~%~~-~~~~'#:: ~~~p-f ~J~~o ••~~~ff~*•*~,*~•~~~T'%~~~m~~~ #~,~WR ~~~~8~~ ~~~,~~-#~~ll~ Ro •7L*- 1*~ *M ~-~~~~~-~a~~~•~••, *~~-~~~ ~~-, ~~~*~*~~*M· ~-~0 •+*- ilftftf~~~ *1t#t~i, R ~*~•~~~~, •~--~~*~~~m~~m~~, ~~ ~--*~~~~-~-·~~*~~~m , S~A~~~~3~~ i;)JIJL~o •+-*- ~f¥1!~~~{tl*-1tf- ~S~*~§~*~ ' *~-~~~~~,~•*~hn~rr *~-~~~~~~~~~~-~Afi~~~~~~A~~~~o •+-=-*- A»lrr;{] .•~*~-~~~~~~~~~~*AfiS.t$~00 ~* **~~00·%·, ··*~-~~~~§#o .::. .~ ~A~~~*·· -~~ ,~A~S--$~00~* ~ ~l Jt *-fS ;ffi S ~ *~ :l1f o ~~~~-. *~-~~~~~~*~··· ~§~AA~~~~ f ~1~ JEo • +1m*" .i)(_~* ~~~--~~ff*~-~~~W~±~~~·~· ~~~~- ~i~*UM~o
41.
~~s~~*~~~~§~~E~~~*~-~~~±~m~ ·~OO~*·~~o*~-~~~~ffi-~~~£ili~B~±
42.
*~-~~~~~AA5·o~~*~-~~~M-•6+A. ~~-~~*~~*~--~~w~~~~~~¥~~~*~ ~~~. *~-~~~~~M~~~~*2•, **~**
43.
*~-~~~~~~~~~4*~-~~~~~~~ff~~§ ;foit~Jj ~ JG ~ o
44.
~*~-~~~±~~8~, -A~tm• -A+ABfa~ ~~~~«~~~W~#~OO~*~~$A~#~OO~m#~ it?!t%1-fiff-iflrt~~~>> flP11"~~0 *~-~~*f=O--~+=A+~B~a~~4., -~~ ~, -~~m~~*, ~*~~*~~, ~#**~•~*0~~* ~-~~*~--~~~~' ~~**~*0 ~pIt~ w §#~11 00 ~Rt 1w Signed ,qf ~ ~ Jt ;tt ~ iiu :g~ -K #~ • tk*":Ir!~ ~$AK#~OO~Rt t~ Signed # $ tt ;ft ~ @jlj :g~ * "f'(}t# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the "Parties"), Recognizing the importance of science, technology and innovati?n in the development of their national economies and in the improvement of their socio-economic standard of life; Considering that the cooperation in the fields of science and technology shall be of mutual benefit to both countries, and that such cooperation will promote the application of scientific achievements and new technologies to improve the economic situation and living standards, protect the environment and enhance the existing friendly relations between the two countries; Desiring to strengthen cooperation between the two countries, particularly in the fields of science and technology; Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries; Have reached the following understanding: ARTICLE 1 OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") is to promote cooperation in the fields of science and technology between the Parties on the basis of equality and mutual benefit. ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATIVE ACTIVITIES The Parties shall cooperate in the following priority areas taking into consideration each country's need and capabilities:
45.
information and communication technology;
47.
marine and fisheries sciences;
48.
biotechnology and biomedical sciences;
52.
space sciences, technologies and applications;
53.
gee-spatial information science;
55.
advanced material, including nanotechnology;
56.
any other areas as may be mutually agreed upon by the Parties. ARTICLE 3 FORMS OF COOPERATIVE ACTIVITIES
57.
The Parties shall encourage and facilitate cooperative activities in the forms of the following: a) exchange of data and information; b) visits and exchanges of scientists, technical experts and researchers; c) organization of scientific seminars, training courses and workshops, as well as participation of experts in those activities; d) transfer of technology between the two countries; e) execution of joint or coordinated programs and projects; f) development of contacts and cooperation between government agencies, universities, research centers, institutions, private sector companies, and other entities of the two countries (hereinafter referred to as the "cooperating entities"); and g) other forms of cooperation as may be mutually agreed upon by the Parties.
58.
Cooperative activities under this MoU shall be based on shared responsibilities and equitable contributions and benefits, commensurate with the Parties' respective scientific and technological strengths and resources. ARTICLE 4 EXECUTIVE AGENCY The Ministry of Research and Technology, designated by the Government of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Science and Technology, designated by the Government of the People's Republic of China, shall act as Executive Agencies to coordinate and facilitate the cooperative activities under this MoU. ARTICLE 5 THE JOINT COMMITTEE
59.
For the purpose of effective implementation of this MoU, the Parties shall establish a Joint Committee on Scientific and Technological Cooperation (hereinafter referred to as the "Joint Committee") composed of representatives designated by the Parties.
60.
The functions of the Joint Committee shall be to: a) exchange information and views on scientific and technological policy issues; b) identify the priority areas and forms of cooperative activities under this MoU; c) facilitate the implementation of cooperative activities under this MoU; d) review the implementation of cooperative activities under this MoU.
61.
The Joint Committee shall meet alternately in Indonesia and China in at a time mutually agreed by the Parties.
62.
In the intervals between the sessions of the Joint Committee, additions or amendment may be made to the existing cooperative activities as mutually agreed by the Parties. ARTICLE 6 IMPLEMENTATION The implementing arrangements, which cover, include but not limited to, topics and means of cooperative activities, obligations and procedures for transfer and use of equipment and funds engaged in cooperative activities, arrangements for access to genetic resources and associated traditional knowledge, and other relevant issues, for specific cooperative projects under this MoU may be discussed and determined by the cooperating entities prior to the initiation of such projects. Such implementing arrangements shall be in accordance with the prevailing laws and regulations in the respective countries. The terms of this MoU shall apply to any implementing arrangements. ARTICLE 7 FINANCIAL ARRANGEMENTS
63.
Cooperative activities under this MoU shall be subject to the availability of funds.
64.
The expenses for cooperative activities under this MoU shall be shared by the Parties as mutually agreed upon. ARTICLE 8 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND TRANSFER OF MATERIAL
65.
Each Party shall protect, within its territory, intellectual property rights of the other Party in accordance with the prevailing domestic laws and regulations in the respective countries and the international conventions and treaties which its country has acceded to.
66.
The protection of intellectual property rights generated in the course of cooperative activities shall be governed by the terms set out in specific implementing arrangements discussed and determined by the cooperating entities with the supervision of the Parties, prior to the initiation of such activities.
67.
Taking into account the prevailing laws and regulations in the respective countries of the Parties, in the event that research materials used in cooperative activities under this MoU require to be transferred outside of the territory of one Party to the other Party, the transfer shall be conducted using material transfer agreements. ARTICLE 9 CONFIDENTIALITY Each Party shall not divulge or transmit the information or data received from the other Party from cooperative activities to any third party without the official permission of the other Party. ARTICLE 10 GENETIC RESOURCES AND ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE Access to genetic resources and associated traditional knowledge including their collection, conservation and exchange of genetic resources and associated traditional knowledge under this MoU shall be regulated in specific implementing arrangements. ARTICLE 11 FACILITATION OF COOPERATION Each Party, subject to its laws and regulations, shall take all reasonable steps and use its best efforts, to facilitate entry into and exit from its territory of persons, equipment and materials of the other Party engaged or used in cooperative activities under this MoU. ARTICLE 12 ACTIVITIES OF PERSONNEL
68.
Persons engaged in cooperative activities under this MoU shall respect the domestic laws and regulations and the national integrity of the host country, and act in accordance with the purpose of this MoU.
69.
Any persons who violate paragraph 1 of this article shall bear legal liability in accordance with the prevailing laws and regulations of the host country. ARTICLE 13 AMENDMENT This MoU may be modified or amended by mutual consent of the Parties by exchange of notes through the diplomatic channels. ARTICLE 14 SETTLEMENT OF DISPUTES Any disputes arising from the interpretation or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties. ARTICLE 15 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND VALIDITY
70.
This MoU shall enter into force from the date of the later written notification from either Party confirming that its internal procedures for the entry into force of this MoU have been fulfilled.
71.
This MoU shall remain in force for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for a further period of two (2) years, and shall thereafter be renewed accordingly, unless either Party notifies the other Party in writing through the diplomatic channels ofitsintention to terminate this MoU six (6) months priorto the date of expiration. The termination ofthis MoU shall not affect the completion of on-going projects and programmes under this MoU which have not been fully executed at the time of the terminationofthisMoU. . At the date of this MoU entering into force, the Memorandum of Understanding between the Government ofthe Republic of Indonesia and the Government of the People'sRepublic ofChina on Scientific and Technological Cooperation signed on 18 November 1994 shall be terminated. ! WITNESS WHEREOF, the undersigned, being dully authorized thereto by their spectivegovernments, havesigned this MoU. )ne atJakarta in duplicate, on this 13th day of December, 2011 in the Indonesian, linese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any 'erqence ofinterpretation, the English textshall prevail. FORTHE GOVERNMENTOF .THEREPUBLIC/OF INDONESIA FORTHE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'SREPUBLIC OFCHINA TEGUJ Deputy MinisterforScience and @hnology Relevanceand Productivity ViceMinisteroftheMinistry of Scienceand Technology Salinan naskah resmi ^ ^^ CertifiecMrueCopy Nomor : O^l@-/H1/03/2013/CTC Number " A {Abdulkadir\filani \ NIP: 19660318 1993 1 001 Pit. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Neqeri Republik Indonesia Act. DirectorforEconomic, Socio-Cultural Treaties MinistryofForeignAffairs oftheRepublicofIndonesia Tanqqal Date : 28Maret2013
