Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kabinet Menteri Ukraina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Warga Negara Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Cabinet Of Ministers Of Ukraine On Visa Exemption For The Nationals Holding Diplomatic And Service Passports)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Presiden
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:133
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:07 Desember 2018
Tanggal Pengundangan
:10 Desember 2018
Tanggal Berlaku
:10 Desember 2018
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.238, LL SETKAB : 4 HLM.
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Perjanjian Internasional Imigrasi & Kewarganegaraan
Sub Subsektor
:
Ratifikasi & Aksesi Lalu Lintas Keimigrasian

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI WARGA NEGARA PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON VISA EXEMPTION FOR THE NATIONALS HOLDING DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1
PEMBEBASANVISA Warga negara Republik Indonesia dan warga negara Ukraina, pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah, tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, tinggal dan singgah melalui wilayah negara Pihak lainnya.
BAB II
NEGARA PIHAK LAINNYA
Pasal 2
MASA TINGGAL Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini wajib tinggal tanpa visa di wilayah negara Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi dari 30(tiga puluh) hari untuk setiap kunjungan.
BAB III
NEGARA PIHAK LAINNYA
Pasal 3
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER Warga negara dari masing-masing Pihak, pemegang paspor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik, pos konsuler atau misi resmi dari negaranya untuk organisasi internasional, yang terakreditasi di wilayah negara Pihak lainnya. termasuk anggota keluarga mereka yang merupakan bagian darirumah tangganya dan merupakan tanggungannya. wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sah dari misi diplomatik atau pos konsuler negara penerima sebelum kedatangan mereka.
BAB IV
MEREKA
Pasal 4
MASA BERLAKUPASPORYANG SAH Masa berlaku paspor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada saat tanggal masuk pemegangnya ke dalam wilayah negara Pihak !ainnya.
BAB V
MEREKA
Pasal 5
SYARAT MASUK DAN KELUAR Warga negara dari masing-masing Pihak, pemegang paspor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini. wajib masuk, keluar, dan singgah melalui wilayah negara Pihak lainnya melalui semua titik perlintasan penumpang inteinasional.
BAB VI
TITIK PERLINTASAN PENUMPANG INTEINASIONAL
Pasal 6
HAK PIHAK YANG BERWENANG
1.
Warga negara dari masing-masing Pihak, pemegang paspor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini, wajib mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama memasuki, tinggal, keluar dan singgah di wilayah negara Pihak lainnya.
2.
Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak dari masing-masing Pihak untuk menolak izin masuk, mengurangi masa tinggal atau mengakhiri masa tinggal di wilayahnya terkait orang-orang, yang dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini, yang dianggap sebagai "persona non grata" atau tidak dikehendaki atau membahayakan ketertiban umum, kesehatan publik atau keamanan nasional.
BAB VII
LAINNYA
Pasal 7
KEBERANGKATANDALAM HALKEHILANGANATAUKECURIAN DOKUMEN
1.
Setiap warga negara dari masing-masing Pihak yang telah kehilangan paspor diplomatik atau dinasnya atau telah mendapati paspor dimaksud rusak ketika tinggal di wilayah negara pihak lainnya. wajib segera memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di negara Pihak yang menerima, yang, dalam ha!ini, wajib menerbitkan sebuah dokumen yang mengakui pelaporan mengenai kehilangan atau kerusakan dari dokumen dimaksud
2.
Misi diplomatik atau pos konsuler negara dari masing-masing Pihak wajib menerbitkan kepada orang-orang, yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dokumen yang sah sehingga orang-orang tersebut dapat kembali ke wilayah negara pengirim.
BAB VIII
KEMBALI KE WILAYAH NEGARA PENGIRIM
Pasal 8
CONTOHPASPOR
1.
Para Pihak wajib saling bertukar, meialui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor, yang dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini, termasuk gambaran rinci dari paspor dimaksud, dalam jangka waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemberlakuan Persetujuan ini.
2.
Dalam hal pengenalan paspor baru atau setiap modifikasi terhadap paspor yang sah, yang dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini, Para Pihak wajib saling bertukar contoh-contoh paspor baru atau paspor yang telah dimodifikasi, termasuk gambaran rinci dari paspor dimaksud, 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pemberlakuannya.
BAB IX
DIMAKSUD, 30 (TIGA PULUH) HARI SEBELUM MASA PEMBERLAKUANNYA
Pasal 9
PENANGGUHAN
1.
Salah satu Pihak dapat menangguhkan Persetujuan ini baik seluruhnya maupun sebagian, dengan alasan ketertiban umum, perlindungan terhadap keamanan nasional atau perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.
2.
Pihak yang ingin menangguhkan pelaksanaan Persetujuan ini wajib segera memberitahukan kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik mengenai keputusannya tersebut. Pihak yang telah menangguhkan pelaksanaan Persetujuan ini wajib segera memberitahukan kepada Pihak lain ketika alasan-alasan untuk penangguhan sudah tidak lagi berlaku.
BAB X
BERLAKU
Pasal 10
PERUBAHAN Persetujuan ini dapat diubah melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan dimaksud akan muiai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dari Persetujuan ini
BAB XI
BERLAKU
Pasal 11
PENYELESAIAN SENGKETA Setiap sengketa yang timbui dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan perundingan bilateral.
BAB XII
PERUNDINGAN BILATERAL
Pasal 12
MULAIBERLAKU, JANGKAWAKTUDANPENGAKHIRAN
1.
Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, melalui saluran diplomatik, pemberitahuan terakhir secara tertulis oleh para Pihak mengenai telah dipenuhinya masing-masing prosedur internal yang dipersyaratkan bagi Persetujuan ini untuk mulai berlaku dan akan tetap berlaku selama waktu yang tidak ditentukan.
2.
Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini, dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik. Pengakhirar wajib berlaku 90(sembilan puluh) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Pihak lainnya. SEBAGAl BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini DIBUAT di Jakarta pada tangggal 5 bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Ukraina, dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran mengenai ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku. UNTUKPEMERINTAH UNTUKKABINET MENTERIUKRAINA RETNOL.P.MARSUDI PAVLO KLIMKIN MENTERILUAR NEGERI REPUBLIKINDONESLA yrOMA Mik ypaAom Pecnynikn IHAoHe3ig Ta KaiHeTom MiHicTpiB YkpaiHn npO 3BinbHeHHg BiAoopMneHHg Bi3rpoMaAAH, RkiKOpncTyHOTbc AnnnomaTnyHnmnTacnyooBnmnnacnopTamn YpaA Pecnynikn IHAoHe3ia Ta Ka6iHeT MiHicTpiB YkpaiHn, Aani-CTOpOHN, axKarOun 3MiHnTnAPyKHi BiAHOcnHn MiKAepXaBaMn CTOpiH, Maroun Hamip cnpocrnTn noi3akn rpomaAAH AepkaB CTopin, Aki KopncTyoTbcg AnnnomaTnyHnmnTacnykooBumn nacnopTaMn, Kepyrcuncb 3akoHamn TanpaBunamnAepkaB CTopiH, AOmoBnnncs npO Take: CTaTTa1 3BiribHeHHa Bia ocopMneHHA Bi3 Bin rpomaAsH Pecnynikn inacHe3ia Ta rpomangH ykpaihn, aki KopncTyoTbcgAinchnmn AunnomaTn:HninTacnykoBnmu nacnopTamn. He BnMaraeTbcg odopmneHHa Bi3n Ania e'i3Ay.nepeyBaHHg Ta TpaH3nTy TepnTopiero AepKaBn iHuoi CTopoHv. CTaTra 2 TpnBanicTb nepeyBaHHA Ocon, 3a3Hayehi B cTaTri1 Lie!Yrogn, nepeyBaroTb e3 Bi3 Ha TepnTopi Aep>kaBn iHwoi CTopoHn TepMiHom He inbiue Hik 30 (TpNAuATb)AHiB npOTArOM KOXKHOrO Bi3NTy. CraTrg3 Bi3nAnA yneHiBAnnnoMaTnyHnxnpeAcTaBHnUTB Ta KoHcynbcbKnx ycTaHOB pomaAsHn AepxkaBn OgHiei 3i CTopiH. Aki KopncTyoTbcA nacnopTamn, 3a3HayeHnmn B cTaTTi1 uiei yroAn, Ta aki npn3Haueni unehamn AnnnomaTnyhoro npeAcTaBhnuTBa, oHcynbcbkoiycTahoBn a6o ociinHoro npeAcTaBHnuTBa ixHboi Aep>kaBn npn MiKHapoAHnx opraHi3auinx, akpeanToBaHnx Ha TepnTopii Aep>kasn iHuoi CTopoHn, a TakoK uneHn ix cimeǔ, ki npoKnBaroTb 3 HuMn Ta 3haxoAgTbcg Ha ixHboMy yTpnMaHHi, 3ooB'A3aHi OTpnmaTn HeoxiAHy B'i3Hy Bi3y B AunnomaTnuHOmy npeAcTaBHnuTBiao KoHcynbcbkin ycTaHoBi Aep>KaBn akpeauTauinepeaixHim npnoyTTam. CTaTTa 4 TepmiH AincHocTinacnopTiB TepmiH qincHocTi nacnopTiB, 3a3HaueHnx y cTaTTi 1 uiei YroAn, noBnHeH 3aKiHuyBaTncg He paHiue 6 (uecTn) MicRuiB BiA AaTu B'i3Ay oci, LO HuMn KopncTyroTbcA, Ha TepnTopirO AepkaBn OAHiei 3i CTopiH. CTaTTs 5 yMoBn B'i3AyTa Bni3Ay pomaAHn AepkaBn oAHiei 3i CTopiH, aki KopncTyroTbca nacnopTamn, 3a3HaueHumn B cTaTTi 1 uiei yroAn, B'ikAkaroTb, BnikA>KaroTb Ta nepeTnHaroTb TpaH3uToM TepuTopio AepkaBn iHwoi CTopoHn y Bcix mikHapoAHnx naca>kupcbknx nyHkTax nponycky. CTa1Ta6 MpaBa KoMneTeHTHnx OpraHiB 1.poMaAAHn AepKaBu OgHiei 3i CTopiH, Aki KopncTyroTbca nacnopTamn,3a3hayehnmn B cTarTi1 uiei yroAn, AoTpnmyoTbcg 3akoHiB Ta npaBnn AepxaB CTopiH niA uac cBoro Bi3Ay, nepeyBaHHs, Bni3Ay Ta nepeTuHaHHg TpaH3nTOm TepnTopiAepxKaBn iHuoiCTopOHn. 2.La yroAa He BnnnBaE Ha npaBo yAb-Rkoi 3i CTopin BiAmoBnTn y B'i3ai, 3MeHunTn cTpoK nepeyBaHHA ao npnnnHnTn nepeyBaHHg Ha TepnTopi cBoei AepxaBn oci, 3a3HaueHnx y cTaTTi1 uiei yroAn, ki Bn3Hahipersona non grata un HenpnMHaThi ao ski cTaHoBnaTb 3arpo3y rpomaAcbkomynopsAky.3AopoB'oHaceneHHg ynHauiohanbhine3neui CTaTTa 7 BiA'i3Ay BnnaAky BTpaTnaonoukoAxeHHgAokyMeHTiR 1.EyAb-AKnnrpOMaAAHnH AepKaBn OAHIEi3i CTopiH, AKnǔ BTpaTnB cBiǔ AnnnomaTnuhnǔ ao cnykoBni nacnopT aōo nowkoane aknǔ nacnopT nin yac nepeyBaHHa Ha Teputopii Aep>kabn iHuoi CTopoHn, nOBnHEn HEBiAKnaAHO nOBiAOMnTn npO Le KOMnETEHTHnm OpraHAm AepxaBn nepeyBaHHa, AkiB ubomy BnnaAky.BnAaroTb AoBigky, O niATBepAkye akT oTpuMaHHg 3aRBn npo BTpaTy ao noukoAKeHH 3a3HayeHoro AokyMeHTa. 2. unnomaTnuHi npeAcTaBHnuTBa ao KoHcynbCbki ycTaHoBn Aep>KaBn oAHiei 3i CTopiH BnAakTb Ocoam, 3a3HayeHnm y nyHkTi 1 Liei CTaTTi, AiMcHnǔ AOKyMeHT, LO Ao3BOnAE nOBepHyTncA Ha TepnTopio AepkaBn, uo HanpaBnne. CTaTTs 8 3paskn nacnoprig 1.CTopoHn AnnnomaTnimMn KaHanamn omiHAoTbc 3pa3kaMn nacnopTiB, 3a3hayeHnxy cTaTTi1 ieiyrogn, Bknoyaroun AeTanbH onnc Taknx racnopTiB, He ni3Hiue 3O(TpvAuRTn)AHiBAOAaTn HapaHH 4nHHOCTiuiErO YrOnOrO. 2.y pa3i 3anpoBaA>KeHHA HOBux nacnOpTiB ao BHeceHHA 3miH AO inchnx nacnopTiB. 3a3Haue:nx y CTaTTi 1 Liei YroAn, CTopoHu o6miHpoTbcg 3pa3Kamn HoBnx ao 3MiHeHnx nacnopTiB, BKnoyao4n AeTanbHnǔ onnc Taknx nacnopTiB 3a 30(TpnAugTb) AHiB Ao ixHboro 3anpoBankeHH. CTaTTg 9 3ynnHeHHg A 1.KoxHa CTopoHa Moxe 3ynnHnrn Aio Liei YroAn noBhicTro ao 4acTKoBo 3 npu4nH.noB'A3aHux 3 pOMaAcbKnm nOpAAkOm3axncTOm HauioHanbhoi6e3neknao oxopoHoro 3Aopoe's HaceneHHg. 2. CTopoHa, aka axae 3ynnHnTn aio Liei yrogn, HeBigkraqHo noBiAomnae iHuy CTopoHy AnnnomaTnuHumn kaHanamn npo cBoe piueHHA.y pa3i Konn npnuuhn Ans 3ynnHehHa nepecTann ichyBaTn, CTopoha, aka 3ynnhnna gio ieiYroAn, HeBinKnaAho robigomnse ripo Le iHLuy CTopOHy. C1aTTs10 3MiHn 3a B3aEMHor nncbMoBoko 3roAoro CTopiH uro YroAy Moxe yTn 3MiHeHO. TaKi3MiHn HauparOTb uMHHOcTi BiAnoBiAHO AO CTaTTi 12 uiei yroAn. CTaTTs 11 BnpiLueHHs CnopiB EyAb-AKi CnOpn, O BMHKaOTb CTOcOBHO TnyMAyEHHA aO 3acTBe.BpiTC B3EM 3n ABocTopoHHix KoHCynbTaui Ta neperoBopiB CraTTg 12 HapaHHg ynHHocTi, Aig Ta npnnnHeHHR 1. Ls yrona yknaAaeTbca Ha Hesn3Hauehnǔ cTpok i Haōupae 4nHHOcTiuEpe33O(TpnAuTb)AHiB3AaTnOTpnMAHHAANnnOMaTnuHnM KaHanaMn OcTaHHbOro nncbMoBoro noBiAomneHHg npo BuKohaH CTopoHaMn cBoix BHyTpiuHboAepxaBHnx npoueAyp.HeoExiAHnx An HapaHHg unHHocTiLiero YroAoro. 2. EyAb-aka 3i CTopiH Mo>ke npunnHnTn Aio uiei yroAn, noBiAomnBun npo Le nncbmoBo iHuy CTopoHy AunnomaTuuHnmn KaHanamn. ia iei YroAn npnnnHneTbcg yepe3 9O(Aee'AHocTo)AHiB 3 AaTn OTpUMaHHA TaKOrO nOBiAOMnEHHA iHLOrO CTOpOHOrO. y nocBinueHHg uOro noBroBaHinpeAcTaBHnkn, skiniAnncannc Huxue, ninnncann uro yroay. yuuHeho B M. >kakapTa 5 cepnHa 2016 poky y ABox npumipHnkax, Ko>KHnǔ iHAoHe3iMcbkoro. yKpaiHCbKoo Ta aHrnivcbKor MoBaMn, npn LbOMy BCi TeKCTn E aBTeHTUuHnMn.Y pa3i BnHnKHeHHA pO3ixKHocTeǔ cTocoBho TnymauehHn nonoxkeHb Liei yroAn, nepeBara BiAAaeTbc TeKcTOBi aHrniMcbKOro MOBOro. 3aypaa Fecnynikn 3aKa6iHer MiHicTpis IHAoHe3in ykpaiHn PerhoJ.n. MapcyAi naBno KnimKiH MiHicTp 3aKopAoHHnx cnpaB MiHicTp 3akopAoHHnx cnpaB REPUBLIKINDONESLA AGREEMENT BETWEEN THEGOVERNMENTOFTHEREPUBLICOFINDONESIA AND THECABINETOFMINISTERS OFUKRAINE ON VISA EXEMPTIONFOR THE NATIONALS HOLDING DIPLOMATIC AND SERVICEPASSPORTS The Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to as"the Parties". DESIRING to strengthen friendly relations between the States, HAVING THE INTENTION to facilitate travels of the nationals of both States, holding diplomatic and service passports PURsUANT to the prevailing laws and regulations of the respective States, HAVE AGREED asfollows: ARTICLE1 VISA EXEMPTION Nationals of the Republic of Indonesia and nationals of Ukraine, holding valid diplomatic and service passports, shall not be required to obtain a visa to enter into, stay in and transit through the territory of the State of tne other Party. ARTICLE2 DURATIONOF STAY The persons referred to in Article 1 of the present Agreement shall stay without visas in the territory of the State of the other Party for a period not longer than 30(thirty)days for each visit. ARTICLE3 VISASFORMEMBERS OF DIPLOMATICMISSIONSAND CONSULAROFFICES Nationals of the State of either Party, holding passports, referred to in Article 1 of this Agreement and assigned as members of the diplomatic mission, consular post or official mission of their State to international organizations, accredited in the territory of the State of the other Party, as well as their family members who form part of their household and are their dependants shall be required to obtain appropriate entry visa from the diplomatic mission or consular post of the receiving State prior to their arrival. ARTICLE4 PASSPORTVALIDITY The validity of passports, referred to in Article 1 of this Agreement shall be at least 6 (six) months actual on the date of entry of their holders into the territory of the State of either Party. ARTICLE5 ENTRY AND EXITCONDITIONS Article 1 of this Agreement, shall enter into, exit from and transit through the territory of the State of the other Party through all international passenger crossing points. ARTICLE6 RIGHTS OF AUTHORITIES 1. Nationals of the State of either Party, holding passports, referred to in Article 1 of this Agreement. shall abide by applicable laws and regulations in force during their entry into, stay in, exit from and transit through the territory of the State of the other Party. 2. This Agreement shall not affect the right of either Party to refuse the entry. to reduce period of stay or terminate stay in its territory in respect of the persons, referred to in Article 1 of this Agreement, who are recognized as "persona non grata" or unacceptable or endangering public order, public health or national security. ARTICLE7 DEPARTUREINCASEOFLOSTORDAMAGED DOCUMENTS 1. Any national of the State of either Party. who has lost his/her diplomatic or service passport or has had such passport damaged while staying in the territory of the State of the other Party, shall immediately inform thereof the competent authorities of the receiving State, which, in this case, shall issue a certificate acknowledging the receipt of the application on the loss or damage of the said document. 2. Diplomatic missions or consular posts of the State of either Party shall provide the persons, referred to in paragraph 1 of this Article, with a valid document which enables them to return to the territory of the sending State ARTICLE8 SPECIMENS OF PASSPORTS 1. The Parties shall exchange, through the diplomatic channels, specimens of the passports, referred to in Article 1 of this Agreement, including a detailed description of such passports, within a period not less than 30 (thirty) days prior to the date of entry into force of this Agreement. 2. In case of introduction of new passports or any modifications in the valid passports, referred to in Article 1 of this Agreement, the Parties shall exchange the specimens of new or modified passports, including a detailed description of such passports, 30(thirty) days prior to their entry into force. ARTICLE9 SUSPENSION 1. Each Party may suspend, in whole or in part, of this Agreement for reasons of public order, protection of national security or protection of public health. 2. The Party that wishes to suspend the application of this Agreement shall immediately inform thereof the other Party through diplomatic channels of its decision. The Party that has suspended the application of this Agreement shall immediately inform the other Party once the reasons for the suspension no longer apply. ARTICLE10 AMENDMENTS This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with Article 12ofthis Agreement. ARTICLE11 DISPUTES SETTLEMENT Any disputes arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through bilateral consultations and negotiations. ARTICLE12 ENTRYINTOFORCE, DURATIONANDTERMINATION 1. This Agreement shall enter into force after 30 (thirty) days from the date of receipt, through diplomatic channels, of the last written notification concerning the completion by the Parties of their internal procedures required for this Agreement to enter into force and shall be valid for an indefinite period. 2. Either Party may terminate this Agreement, by sending written notification to the other Party through diplomatic channels. The termination shall take effect 90 (ninety) days after the date of receiving by the other Party of the said notification IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Agreement. DONE at Jakarta on the fifth of August in the year of two thousand sixteen, in two originals, each in Indonesian, Ukrainian, and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the provisions of the present Agreement, the English text shall prevail FOR THE GOVERNMENT OF FOR THECABINETOF THE REPUBLIC-OFINDONESIA MINISTERSOELKRAJNE RETNOL.P.MARSUOT PAVLOKLIMKIN MINISTERFORFOREIGNAFFAIRS MINISTERFORFOREIGN AFFAIRS Salinan naskah resmi Certified true copy RIAN Nomor :0142/CTC/06/2018/52 amber D8 VDO NIP.196510251991031017 Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia Tanggal:7 Juni 2018 Date

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
08 Okt 2026

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.

Baca selengkapnya
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…