Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Teknik Militer (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Military Technical Cooperation)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Presiden
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:46
Tahun
:2012
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:24 April 2012
Tanggal Pengundangan
:24 April 2012
Tanggal Berlaku
:24 April 2012
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2012, LL SETKAB : 4 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/41290/perpres-no-46-tahun-2012
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri
Subsektor
:
Perjanjian Internasional
Sub Subsektor
:
Ratifikasi & Aksesi
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA TEKNIK MILITER (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON MILITARY TECHNICAL COOPERATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1
Para Pihak akan melaksanakan kerjasama teknik-militer pada bidang-bidang sebagai berikut:
a.
Penyediaan peralatan militer dan perlengkapan terkait lainnya;
b.
Pemeliharaan, perbaikan, peningkatan dan layanan teknis lainnya untuk persenjataan dan perlengkapan militer, yang disediakan dan diproduksi berdasarkan persetujuan lisensi atau melalui produksi bersama;
c.
Pertukaran spesialis untuk membantu pelaksanaan program bersama di bidang kerjasama teknik-militer;
d.
Pelatihan personil pada institusi-institusi pendidikan terkait dari negara para Pihak berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing pihak;
e.
Akuisisi lisensi-lisensi untuk pembuatan persenjataan dan peralatan dan pemberian bantuan teknis dalam produksinya;
f.
Pembentukan usaha bersama untuk rancang-bangun dan pembuatan persenjataan dan peralatan militer;
g.
Jenis-jenis kegiatan lainnya di bidang kerjasama teknik-militer, yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara-negara para Pihak.
BAB II
NEGARA PARA PIHAK
Pasal 2
(1)
Untuk maksud pelaksanaan dari kerjasama teknik-militer yang diatur dalam Persetujuan ini, para Pihak, atas dasar kasus demi kasus, dapat membentuk persetujuan yang relevan;
(2)
Kerjasama para Pihak berdasarkan Persetujuan ini akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari Republik Indonesia dan Federasi Rusia.
BAB III
NEGARA PARA PIHAK
Pasal 3
Organisasi yang bertanggung-jawab untuk pelaksanaan Persetujuan iniialah: Pihak Indonesia Departemen Pertahanan Republik Indonesia PihakFederasi Rusia: Komite Federasi Rusia untuk Kerjasama Teknik-Militer dengan Negara-Negara Asing Badan-badan tersebut di atas diberikan hak untuk menunjuk badan pelaksana khusus dan membentuk mekanisme yang tepat untuk pelaksanaan Persetujuan ini atau kesepakatan-kesepakatan lain yang dibuat sesuai dengarpersetujuan ini. (3) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dan untuk segera menyelesaikan masalah-masalah dalam kerjasama teknik-militer, para Pihak membentuk Komisi Antar-Pemerintah, yang susunan dan fungsinya akan ditentukan dan disepakati oleh para Pihak.
BAB IV
YANG DIBUAT SESUAI DENGARPERSETUJUAN INI
Pasal 4
(1)
Para Pihak akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong kerjasama teknis di antara mereka melalui tukar-menukar data, teknisi dan siswa bidang keilmuwan dan teknologi yang tersedia dari masing-masing institusi-institusi pendidikan terkait dari negara-negara para Pihak, serta mendorong kerjasama di semua aspek kerjasama teknik-militer di antara institusi-institusi khusus dari masing-masing negara.
(2)
Masalah-masalah hak-hak kepemilikan intelektual akan ditentukan dalam Kontrak atau pengaturan lainnya berdasarkan Persetujuan ini yang dibuat oleh organisasi-organisasi yang ikut-serta dan dengan sepenuhnya mempertimt angkan keseimbangan porsi pemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing peserta
(3)
Para Pihak akan menjamin pihak lainnya bahwa hak-hak kepemilikan intelektual yang dibawa oleh para Pihak ke dalam wilayah negara dari masing-masing pihak untuk pelaksanaan dani persetujuan atau kegiatan-kegiatan terkait, tidak diperoleh dari pelanggaran hak-hak sah dari suatu pihak ketiga.
(4)
Para Pihak akan membebaskan pihak lainnya dari suatu tuntutan yang dibuat oleh suatu pihak ketiga mengenai kepemilikan dan keabsahan dari suatu penggunaan hak-hak kepemilikan, yang dibawa oleh suatu Pihak L.tuk pelaksanaan suatu proyek kegiatan.
(5)
Tata cara penggunaan, perlindungan hukum dan pengamanan dari hasil-hasil kegiatan intelektual, dan termasuk pendistribusian hak-hak para Pihak terhadap hasil-hasil kegiatan intelektual, yang diterima dalam proses kegiatan-bersama berdasarkan Persetujuan ini, akan diatur oleh persetujuan antar-pemerintah yang terpisah.
BAB V
INI, AKAN DIATUR OLEH PERSETUJUAN ANTAR-PEMERINTAH YANG TERPISAH
Pasal 5
Para Pihak, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya, tidak boleh menjual atau mengalihkan kepada negara-negara ketiga atas produk-produk peralatan militer, serta informasi dan material, diterima atau diperoleh sebagai hasil kerjasama teknik-militer, yang dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan ini, dan, kecuali dalam rancang-bangun dan produksi bersama, tidak boleh melakukan modernisasi atau modifikasi terhadap produk-produk peralatan militer, yang dipasok oleh salah satu pihak.
(2)
Informasi, yang diterima dalam pelaksanaan kerjasama oleh salah satu pihak, tidak boleh digunakan bertentangan dengan kepentingan pihak lainnya.
(3)
Para Pihak menjamin perlindungan informasi, yang diterima dalam pelaksanaan Persetujuan ini, yang rahasia berdasarkan hukum dan peraturan dari para Pihak.
(4)
Perlindungan infomasi, yang merupakan rahasia negara dari suatu pihak, yang dipertukarkan secara timbal-balik atau dibentuk dalam tahapan kerjasama para Pihak, diatur melalui persetujuan antar-pemerintah secara terpisah.
(5)
Persetujuan ini tidak berpengaruh terhadap hak-hak dan kewajiban para Pihak yang ditentukan oleh perjanjian dan persetujuan internasional, dimana keduanya menjadi peserta, dan tidak ditujukan menentang negara ketiga lainnya.
BAB VI
MENENTANG NEGARA KETIGA LAINNYA
Pasal 6
Para Pihak akan menyelesaikan sengketa, berkenaan dengan pelaksanaan dan penafsiran Persetujuan ini, melalui perundingan.
BAB VII
MENENTANG NEGARA KETIGA LAINNYA
Pasal 7
Persetujuan ini dapat diubah atau dilengkapi atas kesepakatan bersama para Pihak, yang akan dituangkan dalam Protokol pada Persetujuan ini.
BAB VIII
MENENTANG NEGARA KETIGA LAINNYA
Pasal 8
(1)
Persetujuan ini berlaku pada tanggal diterimanya notifikasi terakhir yang menyampaikan tentang telah dipenuhinya persyaratan konstitusional bagi berlakunya Persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku untuk masa 10(sepuluh) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode-periode lima tahun berikutnya kecuali salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini, mengenai maksud untuk mengakhiri Persetujuan. Pengakhiran Persetujuan ini tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan lebih lanjut atas kontrak-kontrak dan persetujuan lainnya yang belum diselesaikan dan disahkan sesuai dengan Persetujuan ini pada masa berlakunya, kecuali disepakati lain oleh para Pihak.
(4)
Dalam hal pengakhiran Persetujuan ini, kewajiban negara-negara para Pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 tetap berlaku. SEBAGAI BUKTl, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di MoSKWa pada tanggal 21 Apnl 2003,dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuaten hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku. UNTUKPEMERINTAH FEDERASIRUSIA mw COTJIAIEHNE MexxAy IpaBureJibcTBom PecnyJnkn MHaoHe3un nIpaBureJbcTBom Poccnickoi ΦeAepaunn o BoeHHo-TexHnyeckom coTpyAHn4ecTBe IpaBHTeJbcTBoPecnyJinknMHnoHe3nn nIIpaBnTeJbcTBo Poccnǐckoǔ Φenepalnn, nMeHyembie BnabHeǎem CTopoHamn, nphHnMas BoBHnMaHnecyuecTByioune MeKayaByMsrocyaapcTBaMn ApyecTBeHHbleoTHomeHna3npyomnecnHanphHunnaxcoTpyhhecTBaH PykOBOAcTByACboorOAHbIM CTpeMJeHneM KHXykpenJIeHnrO, Kejas ykpenJaTb B3aHMOBbIrOAHOe BoeHHo-TexHnuecKoe cOTpyAHnuecTBO, OcHOBaHHOe Ha phHihnax paBeHcTBa h. yBaoKeHng cyBepeHnTeTa, moATBepAas cBoro npnBepeHHocTbHenAM H mphHLnnam ycTaba . OpraHn3annObeanHeHHbixHaunn, BcooTBeTcTBnnccyuecTByrOnM 3akOHoπaTeJIbcTBOM oenxcTpaH; corJacnincOHnrecJenyOne © CTaTba 1 CTopoHbI ocylecTBJsrOTBoeHHO-TexHnqecKoe cOTpyIHn4ecTBO no cneayonMHanpaBenM
a)
nocTaBkn1 npoAyKInn BOeHHOrO Ha3Ha4eHng n CBg3aHHOro c Heǔ oōopynoBaHng; )oecneueHne akcnnyaraunn, pemoHTa, TexHnueckoro ocJyknBaHngn MOaepHn3auhn BOopyKeHn BOeHHOH TeXHHKH, nOcTaBJIeHHbIX npOn3BOAMbIXHaJIneH3nOHHOOcHOBe nJIncOBMecTHO B) oōMeH cneunaJincTamnuia Oka3aHHg cOneǎcTBng b. peain3aunn coBMecTHbIxnporpaMMBonacTn BoeHHO-TexHnueckoro coTpyAHnuecTBa r) HOArOTOBKa kaapoB COOTBeTCTByIOIIIHX yqeōHbIx 3aBeneHnaX rocynapcTB CTopoHc yueTomnoTpeHocTen Bo3MoKHocTe CTopOH a)npnopeTeHne JneH3nǔ Ha mpon3BoAcTBo BoopyxeHnsn BoeHHoǐ TexHnknnOKa3aHneTexHnueckorocoeicTBngBopraHn3alnnnXnpon3BoAcTBa; e) c03aaHne coBMecTHbIxIpeanpnsTuǔ no KoHcTpyupoBaHnro h. npon3BOAcTBy BOopy>KeHngn BOeHHOTexHnKn; xOcyecTBeHne HHoH LegTeJbHocTH B oJacTn BOeHHO-TexHnyeckoro coTpyaHnuecTBa, He npoTuBopeuaue 3akoHoaaTejbcTBy rocynapcTB CTopoH. CTaTba2 B eJsx OcymecTBJeHns BoeHHO-TexHn4eckorO coTpyaHnuecTBa, mpeaycMoTpeHHoro HacTOsuHM CornaueHnem, CTopOHbI n/nn HX ynoTHoMoueHHble OpraHn3aLnnBKaxaoM OTAeJbHoMCJyae MoryT3akJOuaT cooTBeTcTByHOneAoroBopbI, cOrJaueHng H KOHTpakTbI. CoTpyπHnuecTBO CTopoH b. paMkax HacTosuero CoraueHng OcyecTBJAeTcAB cooTBeTcTBnnc3aKOHOAaTeJIbcTBom PecnynnKnMHAoHe3nn n 3akoHoAaTeJbcTBomPoccnǎckonΦeaepallnn. CTaTba3 YnoJHomoueHHbimn opraHamn CTopoH no peain3alnn HacTosuero COrJaEHnAABJAOTCA c MHπoHe3nǐckoü CropoHbI - MuHncTepcTBo oōopoHbI PecnynuKn © MHnoHe3nn; c Poccnǔckoǔ CTopoHbI-KomnTeT PoccnǔckoǔΦenepann no BoeHHO-TexHnueckoMycoTpyπHnuecTBycmHocTpaHHbIMnrocyAapcTBaMn. YnOIHOMOUeHHbIM opraHam mpenocTaBJgeTcg mpaBo Ha3Ha4aTb KOHKpeTHbIX ncnoJHnTeJei H co3πaBaTb cooTBeTcTByrOune ycJIOBng A1 BbinonHeHnnHacToeroCoraeHngnnApyrnxAoroBopoB3aKJoeHHbIxB cooTBeTcTBnn c HacToaunm CorJaueHneM. Lnn BbinoHeHngnonoehnnHacTogmeroCornameHngnonepaTnBhoro peueHng BOnpocoB BoeHHo-TexHnyeckoro coTpyAHnuecTBa CTopoHbl co3aaroT MenpaBnTeJbcTBeHHyO KoMnccnIOcocTaBnyHkunn KoTopo onpenensroTc cooTBeTcTByHOmHMcorJacoBaHHbIMMeKAyCTopOHaMnnOJOeHneM. CTaTba 4 CTopoHblpnHnMaroTMepblAisnoepKaHng BOeHHO-TexHn4ecKOrO cOTpyAHn4ecTBa MeKny HHMH nocpencTBOM oómeHa HMeioueǎcs Hay4HO-TexHnuecKoH nHφopMaunen, akcnepTaMn, TexHn4ecKnM nepcoHajIOM h. CJyaTensMn BoeHHo-yueHbixnApyrnx coorBeTcTByHOmnxyueHbix3abeneHn rocyπapcTB CTopoH, aTakxe oka3bIBaroT BcecTopoHHroro nonnepxky BOeHHO-TexHnueckoMy coTpyAHnuecTByMeycneunain3npoBaHHbIMnyperneHnsMn oōonx rocyaapcTB. Bonpocbl, kacaromnecs npaB Ha pe3yJIbTaTbI nHTenneKTyaJTbHOǔ negTejbhocTn, onnno b. KOHTpakTax HJInoroBopax, 3aKJIIO4aeMbIX yIOJIHOMO4EHHbIMN opraHamn opraHn3ainMn pamkax peain3alnn HacTosuero CornaueHns c. yueTom cnpaBeinBon AOJH CoOcTBeHHOCTNH BKJiaacooTBeTcTByHOunxyuacTHnKOB. CTopoHbI 3abepgroTapyr upyra B tom, 4TO npaba MHTeJJneKTyaJbHOH nesTeJbHOcTn, BBe3eHHble CTopoHamn TeppnTopHo Kaxnoron3 rocynapcTB CTopoH gpeajn3aunn Kakoro-nno corauehns nn OcyuecTBJeHns kako-Jno nesTeJIbHOCTH, He ABJIAIOTCA pe3yJIbTaTOm HapyueHns 3akoHHoro mpaBa TpeTbei cTopoHbl. CTopoHbI He Bo3JararoTApyr HaApyra oTBeTcTBeHHocTbno KaknM-Jnno npeTeH3nAM TpeTbeǔ CTOpOHbI CB93H mpaBom COOcTBeHHOCTH HIH 3aKOHHOcTbIO HCnOJb3OBaHH9 mpaB pe3yJbTaTbI HHTenJIekTyaJnbHOǔ negTejbHocTn, nepenaHHbie CTopOHoǔ AA peainsannn AOrOBOpeHHOcTH BbInoJHeHnio Jooro mpoekTa. • lopanokncnoJTb3oBaHng, mpaBoBas oxpaHan 3aunTa 1Oy4eHHbIX pe3yJIbTaTOB HHTejiekTyaJlbHoǔnesTeJbHocTn, aTakoke pacnpenenehne paB CTopoH pe3yjbTaTbI HHTeJIekTyaJibHoH inegTeJIbHocTn, noyueHHble npouecce COBMeCTHOH LegTEJbHOCTn CornameHns, perynpyhoTcaoTnebHbIMMexnpaBnTebcTBeHHbIMcoraueHnem. CTaTba 5 Be3npeaBapnTeIbHoronncbMeHHorocorJacng CTopoHbI He mpoaroTH He mepenaioT TpeTbhM cTopoHaM mpoaykunio BoeHHoro Ha3Ha4eHng, aTakore nHpopMalnonMatepnabl, noyeHHbleHn pnoopeTeHHbleBpe3yJIbTaTe BoeHHO-TexHn4eckorO coTpyuHnuecTBa, ocymecTBJiseMoro COOTBeTCTBHHC HacTOAnM CoraenemnHenponabontMoepnaunonnonnkanno poAykunn BOeHHOrO Ha3Ha4eHnA, nOcTaBJIeHHoM OAHOH H3 CTopoH,3a HcKJoueHneMcJyuaeB coBMecTHoa3paoTknHpon3BocTBa. MHdopmalnn, nonyueHHas oπHoi n3 CTopoH B xone coTpyπHnuecTBa, He aonkHa ncnoTb3oBaTbcg B yuepnHTepecaMapyroiCTopoHbI. © CTopoHbI oecneunBaroT OxpaHy, noJTyueHHbix B xoπe BbIOJHEHNA HacTosulero CornameHns cBeneHnǔ, KOTopbIe b. COOTBeTCTBHN c. 3akoHonaTenbcTBoMrocyAacTBCTopoH HocsTKoHnAeHlnaibHbixapakTep. Borpocbl 3aunTbI cBeneHni, cocTaBgrounx rocynapcTBeHHyro TaiHy Kaxaoǔ n3CTopoH, B3anMHonepenaBaeMbix njn opa3yromnxcg B mpollecce coTpyaHnuecTBa CTopoH, peryJinpyroTcsoTπeJIbHbIm IMeKIipaBuTeJbcTBeHHbIM coraeHneM. HacTosee CoraeHne He 3arparnBaeT npaB n oa3aTejbcTB CTopoH - moApyrnmMekayHapoHbimoroBopamncoraueHnsm, yuacTHnkaMnkoTopbix OHn sBJsroTc, n He HanpaBJeHo npoThB Kakoro-Jno TpeTbero rocyAapcTBa. CTaTbs 6 Cnopbl, cBg3aHHble c npuMeHeHnem HJn TokoBaHneM HacTosuero CorjaueHng, pemaroTca CTopoHaMn yTem neperoBopoB. CTarba 7 B HacTosuleeCornaueHne Io cornacobaHnio CTopoH MoryT BHocnTbcs n3MeHeHnnnAononHHnKoTOpleoOpMOToTAebhbIMnnpoToKoaMn HacTosulemyCornaueHnro. CTaTba8 Hactosulee CorjaueHne BcTyaeT CHJIy c. naTbI nocJeaHero nncbMeHHoro yBeAoMeHngO BbInOJIHeHnn CTopoHaMn BHyTpnrocyπapcTBeHHbIx npouenyp, HeoxoAnmbixAA ero BcTynehng B cny. HacTogulee CornaeHne ocTaeTcg B cnJe B TeueHne lecsTn JIeT n aBToMaTn4ecKnI mpoieBaeTcsHacnenyrone nnTnieThnenepnobecnnHe MeHee qeM 3a HecTb MecaleB Ao ncTeueHns cpokaaeicTBnsHacToauero CornaueHnsHnoAHa n3 CTopoH He yBenoMnT BnncbMeHHoǔ φopMe apyryio CropoHy o cBoem HamepeHnn npekpaTntbneicTBne HacTosuero CorJaueHng. IlpekpaueHne neicTBns HacTOglero CornaueHng He 3aTparuBaeT AanbHeǎuero BbIIOJIHEHNA He3aBepueHHbIx KOHTpakTOB h. πoroBopoB, 3akJlO4eHHbIX BcOOTBeTcTBnncHacTOglnM CornaueHnem nepnoa ero neHcTBng, ecJnCTopoHbIHeAoroBopsTcsoHHOM. cJiyuae mpekpaueHng neHcTBHA HacToalero CornaueHns os3areibcTBaCTopoH, npeaycmoTpeHHble BcTaTbsx 5,ocTaroTca Bche. BynocToBepeHneueroHnenonnncaBneca, nonHbiM opa3oMHa To ynoHomoyeHHble, nonnncajn HacToaleeCorameHne. CoBepeHo B T. MockBe "1 anpens 2003rona AByx 3K3eMnJapax, ka>Kb1n HaHHμoHe3nHckOM, pycckom naHrJncKOM g3bIKax, mpnuem Bce TekcTbI HMerOT OAHHaKOByIO cnjy. cJyuae BO3HHKHOBeHH9 pa3Horacn AA TOJIKOBaHnA 6yneT HCIIOJIb3OBaTbCg tekct HaaHrJinǎcKOM s3blke. 3A IIPABMTEJIbCTBO 3AIIPABWTEJIbCTBO PECIIYEJIMKN MHIOHE3MN POCCMHCKOM ΦEIEPALNN mmn AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THEGOVERNMENTOFTHERUSSIANFEDERATION ON MILITARY-TECHNICAL COOPERATION The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation, hereinafter referred to as the Parties, CONSIDERING the friendly and cooperative relations existing between the two countries and guicded by mutual aspiration to strengthen it, WILLING to promote mutually beneficial military-technical cooperation based on the principles of equality and full respect of sovereignty, CONFIRMING their adherence to the objectives and principles of the United Natians Charter, PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the two countries; Have agreed as follows: Article 1 The Party shall carry out military-technicail cooperation in the following areas:
a.
Supplies of military - purpose and other related equipments;
b.
Provision of maintenance, repair, upgrade and otner technical services of armaments and military-purpose equipments, supplied and produced under licenseagreesmnentsor through joint-production;
c.
Exchange of specialists to provide assistance in the implementation of joint programs in the field of military-technical cooperation;
d.
Training of personnel in relevant educatignal institutions of the Parties's states based on the requirements and possibilities of the Parties;
e.
Acquisitions of licenses for producion of armament and equipments and rendering technical assistance in organization for their production;
f.
Establishment of joint ventures for design and production of armaments and military equipments;
g.
Other types of activities in the field of miitary-technical cooperation, which do not contradict with the laws and regulations of the Parties'states. Article 2 (1)For the purpose of implementation of the military-technical cooperation provided for by this Agreement the Parties, on a case-by-case basis, may concluderelevantagreements; (2) Cooperation of the Parties under this Agreement shall be implemented in accordance with the national laws and regulations of the Reutublic of Indonesia and the Russian Federation. Article 3 (1) The organizations responsible for implementation of this Agreement shall be: fromtheIndonesian Party Department of Defense of the Republic of Indonesia from the Russian Federation Party Committee of the Russian Federation fior Military-Technical Cooperation with Foreign Stales (2) These bodies shall be accorded the right to designate specific executive bodies and to set up appropriate mechanisms for implementation of this Agreement or other arrangements concluded in accordance with this Agreement. (3) To implement the provisions of this Agreement and to expeditiously resolve the issues of the military-technical cooperation, the Parties shall establish an Intergovernmental Commission, the composition and functions of which shall be specified by a relevant Statute, agreed upon by the Parties. Article 4 (1) The Parties shall take all necessary measures to encourage technical cooperation between them through the exchange of available scientific and technological data, experts, technicians and trainees of the military and other relevant educational institutions of the Parties's states, as well as to encourage all aspects of the military-technical cooperation between specialized institutions of both countries. (2) The issues of intellectual property rights shall be determined in the Contracts or other arrangements on the implementation of this Agreement concluded by the participating organizations taking into full consideration the equitable portion of ownership based on the contribution of the respective participants. (3) The Parties shall assure each other that the intellectual property rights, brought by the Parties into the territory of each Party's state for the implementation of any relevant agreement or activities, do not result from any infringement of a third party's legitimate right. → (4) The Parties shall waive each other from any claim made by a third party on the ownership and legality of the use of intellectual property righis, braught in by a Party for the implementation of any project arrangement of activities.
(5)
Procedure of use, legal protection and safeguarding of the received intellectual activity results, as well as the distribution of the Parties's rights to the intellectual activity results, received in tne process of joint activity under this Agreement, shall be regulated by a separate intergovermnnental agreement. Article 5 (1) The Parties shall not, without prior mutual written consent, sell or transfer to third countries the military- purpose products, as well as the information and materials, received or obtained as a result of the military-technical cooperation, carried out in accordance witin this Agreement, and, except in the joint design and production, shaii not carry out mociernization or modification of the military-purpose products, supplied by one of the Parties. (2) The information, received in the course of cooperatior by one of the Parties, shall not be used to the detriment of the other Paity's interests. (3) The Parties shall ensure protection of jne information, received in the course of implementation of this Agreement, which, in accordance with the laws and regulatioris'of the Pasties, is confidential. JI1 (4) Protection of information, which constitutes a state secret of either Party, mutually exchanged or formed in the process of cooperation of the Parties, shall be regulated by a separate intergovernmental agreement. (5) This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties urider other international treaties and agreements, of which they are participants, and shall not be directed against any third state. Article 6 The Parties shall settle the disputes, connected with the implementation or interpretation of this Agreement, by negotiations. Article7 This Agreemient may be amended or supplernented upon tine mutual agreement of the Parties, which shall be formalized by separate Protocols to this Agreement. Article8 (1) This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification of the implementation by the Parties of the internal state procedures required for its entry irato force. (2) This Pigreement shall remain in force for ne period of 10(ten) years and shall be automatically extended for next five year periods unless either Party notifies the other Party in writing of its intenxion to terminate this Agreement at least 6 mianths prior to the expiration of this Agreement. (3) Termination of this Agreement shall not affect further impiementation of uncompleted contracts and other agreements, signed in accordance with this Agreement during its validity perlod, except for otherwise agreed by the Parties. (4)In the event of termination of this Agreement, the obligations of the Parties'states as stipulated in the provisions of article 5 shall remain in force. IN WITNESs WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. Moscow _on”21 Apric 2003 in two Done at copies, each in the Indonesian, Russian and English, languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF FORTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA THE RUSSIAN FEDERATION Mr MMHNCTEPCTBO MHOCTPAHHBIX JEJI POCCNMCKOM ΦEJEPAIIMN YIOCTOBEPAET. 4TO MPABNTEJbCTBO POCCNNCKON ΦEIEPAUNN YIIOJHOMOYNJO AMiITPEBA Muxansa ApkanbeBnqa, 3amecTnTens MnHncTpa oopoHb! Poccnicxoi Φemepauun, ncnonHsrouero os3aHocTnpeacenarens Komrrera Poccncko eneraunn IIo BoeHHo-TexHnyeckoMy coTpyaHnuecry.c nHocTpaHHbIMnrocyaapcrBamn, HanonncaHme CornaueHnsMexay TpaBnrejbcrBoM PoccuǔcKoi DeaepaLun IIparnTenbcrBoM Pecryπnkk MHAOHe3ngOBCeHHO-TexHn4ecKOMCOTpyHn4ecTBe Mocksa .15 anpejn 200320da. 3a Munucmpa HHocmpaunbxlen Poccuùckou Deaepauuu lupekcmop IIpa606020Lenapmamehma

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional
03 Sep 2026

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.

Baca selengkapnya
Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya
Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko
24 Jun 2026

Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko

Polri melalui Divisi Hubungan Internasional berhasil memulangkan Michael Steven, bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dari Kerajaan Maroko. Pemulangan ini dilakukan melalui mekanisme ekstradisi karena yang bersangkutan berstatus buronan Interpol Red Notice. Setibanya di Indonesia, Michael langsung ditahan oleh Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan kejahatan pasar modal dan pencucian uang. Perkara tersebut diduga merugikan investor hingga sekitar Rp337,4 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.