Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1951
TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUM TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD 1948 NO. 141)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa perlu untuk dengan segera memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman, termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No.141);
b.
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perpanjangan waktu tersebut perlu dengan segera diadakan;
Mengingat
:
1.
pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3AYAT2 ORDONANSI(STAATSBLAD1948 NO.141)
Pasal 1
Tahun 1951 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141) diubah menjadi tahun 1952.
Pasal 2
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.
PERDANA MENTERI,
MOHAMMAD NATSIR.
MENTERIKEHAKIMAN,
WONGSONEGORO
Diundangkan
WONGSONEGORO.
Penjelasan Umum
Dalam tahun 1948, berhubung dengan keadaan-keadaan yang luar biasa di negeri ini dalam lapangan ekonomi, Pemerintah Indonesia telah berpendapat dan menganggap perlu dan harus meninggikan untuk sementara waktu hukuman setinggi-tingginya yang dapat dijatuhkan menurut pasal 19 Ordonansi-Devisen 1940 Staatsblad Indonesia 1940 No. 205 sebagai ditetapkan lebih lanjut dalam pasal I dan pasal 2 Staatsblad 1948 No. 141.
Peninggian sementara ini ditentukan dalam pasal 3 kalimat 2 Ordonansi tersebut belakangan, di mana ditetapkan, bahwa yang ditentukan dalam pasal 1 hanya berlaku sampai 1 Januari 1951.
Kiranya tidak perlu diterangkan lebih lanjut, bahwa alasan-alasan yang menyebabkan ketika itu meninggikan hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan masih tetap berlaku; oleh karena itu maka adalah sangat perlu untuk memperpanjang waktu tersebut.
Pasal-pasal ini tiada perlu dijelaskan lebih lanjut.
LN1951/26;TLNNO.92
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
08 Okt 2026
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
