Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1950

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Menetapkan “Undang-Undang Darurat Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Undang-Undang

Bentuk Singkat

:UU

Nomor

:5

Tahun

:1950

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:20 Juli 1950

Tanggal Pengundangan

:04 Agustus 1950

Tanggal Berlaku

:31 Maret 1950

Status

:Tidak Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LL SETNEG: 7 Hlm.

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/37969/uu-no-5-tahun-1950

Status Verifikasi

:

Belum diverifikasi

Sektor Utama

:

Hukum, HAM, dan Yustisi

Subsektor

:

Kekuasaan Kehakiman

Sub Subsektor

:

Peradilan Militer

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Dicabut dengan

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1947

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1947

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1947

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1947

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1947

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1946

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1946

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

ASAS-ASAS HUKUM PENUNTUTAN

Rahim, Muh. Ibnu Fajar

The Prosecutor Law Review Vol. 1 No. 1 2023

11 Peraturan Terhubung DOI: 10.64843/prolev.v1i1.1

Detail Sumber

Kedudukan Hukum Pemegang Hak Milik atas Tanah Pertanian yang Melebihi Batas Maksimum

Rani Rizkiyanti

JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol. 3 No. 1 2019

5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30651/justitia.v3i1.2716

Detail Sumber

Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana

Lisnawaty Wadju Badu, Apripari Apripari

Jurnal Legalitas Vol. 12 No. 1 2019

38 Peraturan Terhubung DOI: 10.33756/jelta.v12i1.5788

Detail Sumber

PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN ASAHAN (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Bahmid Bahmid

DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 2016

11 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/dll.v1i1.780

Detail Sumber

Berita Terkait

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit

08 Okt 2026

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.

Baca selengkapnya

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya

Memuat konsolidasi…