Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1946
TENTANG MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG LUAR BIASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa berhubung dengan kesukaran perhubungan lalu lintas, perlu diadakan pengadilan tentara luar biasa, yang untuk sementara waktu menjalankan segala kekuasaan dan kewajiban Mahkamah Tentara Agung;
b.
bahwa kedudukan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa itu sejogyanya di kota Yogyakarta.
Mengingat
:
1.
akan bunyi pasal 22 Undang-undang tentang Pengadilan Tentara.
Pasal 1
Untuk sementara waktu diadakan "Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa".
Pasal 2
Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa menjalankan kekuasaan dan kewajiban Mahkamah Tentara Agung.
Pasal 3
Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa berkedudukan di kota Yogyakarta.
Pasal 4
Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa bersidang dengan seorang ahli hukum sebagai Ketua, 3 orang ahli hukum sebagai anggota. 3 orang Opsir tentara sebagai anggota, advokat-fiskal dan seorang panitera.
Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 1946.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Juli 1946.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO.
Diumumkan pada tanggal 19 Juli 1946.
Sekretaris Negara,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO.
Penjelasan Umum
Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk mengadakan pengadilan tentara luar biasa yang untuk sementara waktu menjalankan segala kekuasaan dan kewajiban Mahkamah Tentara Agung, berhubung dengan kesukaran perhubungan lalu lintas pada waktu itu. Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa ini berkedudukan di kota Yogyakarta dan bersidang dengan komposisi seorang ahli hukum sebagai Ketua, 3 orang ahli hukum sebagai anggota, 3 orang Opsir tentara sebagai anggota, advokat-fiskal dan seorang panitera. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 1946.
Jacoba F X Kelbulan, Saartje Sarah Alfons, Hendry John Piris
TATOHI: Jurnal Ilmu HukumVol. 2No. 72022
Berita Terkait
08 Okt 2026
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
