Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Perkoperasian

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Undang-Undang

Bentuk Singkat

:UU

Nomor

:25

Tahun

:1992

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:21 Oktober 1992

Tanggal Pengundangan

:21 Oktober 1992

Tanggal Berlaku

:21 Oktober 1992

Status

:Tidak Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN. 1992, LL SETNEG : 28 HLM

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992

Status Verifikasi

:

Belum diverifikasi

Sektor Utama

:

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM

Subsektor

:

Koperasi

Sub Subsektor

:

Kelembagaan Koperasi Usaha & Permodalan Koperasi

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

1. Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik...

Baca selengkapnya

Diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-U...

Baca selengkapnya

Diubah dengan

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

1. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan...

Baca selengkapnya

Dilaksanakan dengan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1994

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1967

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992
TENTANG
PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 48

Pasal 17

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)

Pasal 21

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)

Pasal 6

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)

Pasal 43

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)

Pasal 44D

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)

Pasal 22

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)

Paper Terkait

Analisis Perjanjian Pinjam Uang Antara Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah Dengan Anggotanya Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia

Ari Annisa Fitri, Sasmiar Sasmiar, Firya Oktaviarni

Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 2022

1 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.17710

Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Mifthahul Jannah, Raffles Raffles, Evalina Alissa

Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 2021

6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12395

Detail Sumber

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCEPADA KOPERASI MODERN

Wahyuni Safitri

Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 18 No. 1 2026

1 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v18i1.3899

Detail Sumber

Tinjauan Yuridis terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap Praktik Nominee dalam Perjanjian Kredit Koperasi Syariah

Amelia, Risky, Lumi, Ninva Eleazar, Tarmudi, Tarmudi

WAJAH HUKUM Vol. 10 No. 1 2026

1 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2000

Detail Sumber

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani

Tita Novitasari

Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 2019

10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.2.1.119-145

Detail Sumber

PENYELESAIAN HUKUM PENANGANAN KASUS GAGAL BAYAR PINJAMAN OLEH ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot

gandis, ajeng, Prawesthi, Wahyu

UIR LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 2024

2 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).18675

Detail Sumber

ASPEK HUKUM PENDIRIAN DAN PENGESAHAN BADAN USAHA NON BADAN HUKUM

Raendhi Rahmadi

Supremasi Hukum Vol. 17 No. 02 2021

6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33592/jsh.v17i02.1538

Detail Sumber

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DEBITOR (SID) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Hana Tria Sefiyanti

Spektrum Hukum Vol. 13 No. 1 2016

8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v13i1.1140

Detail Sumber

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) HUDATAMA CABANG SEMARANG BARAT

Nugroho, Ari, Astanti, Dhian Indah, Septiandani, Dian

Semarang Law Review Vol. 1 No. 1 2020

3 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/slr.v1i1.2348

Detail Sumber

Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Lintang Ario Pambudi

Recital Review Vol. 5 No. 1 2023

4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/rr.v5i1.21574

Detail Sumber

KEKUATAN HUKUM BADAN HUKUM YANG BERBENTUK KOPERASI DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN

Widy Asshidiq, Abdullah, Yustisio, Rifki, Miftahzen Reza, M. Hilmi

Realism: Law Review Vol. 1 No. 2 2023

3 Peraturan Terhubung DOI: 10.71250/rlr.v1i2.18

Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM TRANSAKSI LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI

Perwitasari, RR. Intan Ratih, Sulistiyono, Adi

Privat Law Vol. 9 No. 1 2021

4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v9i1.28900

Detail Sumber

Berita Terkait

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026. Langkah ini mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Pengawasan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi yang nyata. Barang yang tetap diperdagangkan meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya

Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian

02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. RUU tersebut akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP.

Baca selengkapnya

Memuat konsolidasi…